Berita Golkar – Wakil Ketua DPRD Provinsi Bangka Belitung, Eddy Iskandar, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terindikasi melakukan praktik kecurangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, lembaga yang diberi mandat menjalankan program strategis tersebut harus menjaga standar pelayanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada para penerima manfaat.
“Seharusnya SPPG yang dibawa sebagai pelaksana, melaksanakannya dengan baik. Tidak terjadi kecurangan, baik kecurangan pengurangan anggaran, pemotongan makan, kemudian memberi bahan makanan yang tidak layak,” ujar Eddy Iskandar, yang disampaikan kepada media trendberita.com melalui pesan singkat pada kamis malam (5/3/2026).
Eddy menilai berbagai laporan yang muncul di masyarakat menunjukkan adanya indikasi penyimpangan yang tidak bisa dibiarkan. Ia meminta perwakilan BGN di daerah segera melakukan penindakan agar tujuan program yang diinisiasi pemerintah tidak tercoreng oleh praktik yang tidak bertanggung jawab.
“Baru-baru ini kami membaca, ada yang memberi makanan yang sudah berulat. Jadi kan ini tentu mencederai, apa yang menjadi keinginan Presiden. Harusnya pengawas SPPG, perwakilan BGN yang ada di Bangka Belitung melakukan tindak yang tegas. Jangan dibiarkan, atau kita khawatir jangan-jangan bersekongkol pula dengan SPPG itu karena kan tidak ada tindakan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa berbagai pengaduan masyarakat harus menjadi dasar bagi BGN untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk menghentikan sementara operasional SPPG yang bermasalah hingga proses investigasi dilakukan secara menyeluruh.
“Harusnya ada tindakan, stop dulu dia beroperasi dan segera diinvestigasi bagaimana persoalannya. Karena kalau saya melihat, persoalannya bukan hanya pada makanan yang tidak layak, kemudian porsi yang dikurangi yang tidak sesuai dengan gizi,” bebernya.
Eddy juga menyoroti pentingnya memastikan proses pengolahan makanan dilakukan sesuai standar kesehatan dan kebersihan, mengingat kualitas pengelolaan dapur turut menentukan keamanan pangan bagi para siswa penerima manfaat program.
“Bagaimana mungkin mereka proses mencuci, kemudian limbahnya ke mana, dan sebagainya. Itu kan mempengaruhi juga kepada kualitas makanan yang ingin diberi kepada siswa-siswa kita, sedangkan tujuan Presiden baik,” lanjutnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa anak-anak yang menjadi penerima manfaat program MBG merupakan aset bangsa yang harus dijaga kualitas tumbuh kembangnya melalui pemenuhan gizi yang layak.
“Anak anak ini kan aset yang harus dilindungi. Menjaga anak anak ini berarti juga menjaga masa depan bangsa kita,” pungkasnya.
Karena itu, Eddy berharap perwakilan BGN di setiap daerah dapat menjalankan fungsi pengawasan secara serius dan responsif terhadap setiap laporan masyarakat maupun pemberitaan yang muncul terkait pelaksanaan program tersebut.
“Setiap daerah ada perwakilan BGN di daerah, mereka yang harus mengawasi, aware terhadap laporan masyarakat maupun berita-berita yang ada. Mereka yang menjadi perwakilan, yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat, kepanjangan tangan Presiden dalam hal itu untuk mengawasi,” ungkapnya.
