Berita Golkar – Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) membahas persiapan kerja sama penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Kroasia, termasuk penyusunan nota kesepahaman (MoU) Bersama Duta Besar RI untuk Kroasia Suwartini Wirta pada Jumat (25/9/2o26).
“Konsolidasi kami lakukan bersama Kementerian Luar Negeri dan KBRI Zagreb agar dokumen dapat dipersiapkan dan disampaikan kepada counterpart di Kroasia,” kata Wakil Menteri P2MI Christina Aryani di Kantor Kementerian P2MI di Jakarta.
Christina mengatakan Indonesia tengah melakukan konsolidasi dokumen yang memuat masukan dari kedua negara dan persiapan MoU Indonesia-Kroasia masih berlangsung.
Kerja sama dengan Kroasia itu, kata dia, membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas pasar penempatan pekerja migran, khususnya di sektor hospitality, karena Kroasia menjadi salah satu negara destinasi wisata, utamanya saat musim panas.
Wamen juga menekankan pentingnya menyiapkan calon pekerja migran yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja Kroasia, termasuk penguatan kemampuan bahasa Inggris.
Dia mengatakan pengalaman negara lain seperti Filipina menunjukkan pentingnya penguasaan bahasa Inggris bagi pekerja migran yang bekerja di Kroasia.
“Dari pertemuan tadi, Bu Dubes menyampaikan peluang di sektor hospitality tetap terbuka. Karena itu, kompetensi pekerja migran harus disiapkan sesuai dengan kebutuhan pasar, termasuk kemampuan berbahasa Inggris dengan baik,” kata Christina, dikutip dari Antaranews.
Menurut dia, pendekatan itu sejalan dengan Program Direktif Presiden Prabowo Subianto, SMK Go Global, untuk menyiapkan kompetensi calon pekerja migran berdasarkan kebutuhan atau permintaan pasar kerja di negara tujuan.
Selain kompetensi kerja, Christina juga menilai pentingnya pembekalan budaya bagi pekerja migran yang akan bekerja di Kroasia.
“Termasuk kemampuan dasar Bahasa Kroasia agar pekerja migran dapat berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan sosial selama berada di negara penempatan,” kata dia.
Kementerian P2MI, tambah dia, akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan KBRI Zagreb untuk penyelesaian dokumen sebelum diajukan ke pembahasan selanjutnya.
“Kami tentu berharap dukungan KBRI Zagreb dan Kementerian Luar Negeri agar konsolidasi ini dapat segera diselesaikan, paling lambat akhir Oktober,” demikian Wamen Christina. []
