10 Oktober 2017

Berita Golkar - Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, Densus Tipikor Mabes Polri harus dilihat sebagai 'alat pemukul' baru dalam perang melawan korupsi.

Bambang menuturkan Densus Tipikor dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), harus mampu membangun sinergi untuk menumbuhkan efek gentar.

"Melahirkan efek gentar relative mudah karena jaringan Densus Tipikor terbentang dari Mabes Polri hingga ke semua daerah dan desa. Tak hanya faktor bentangan jaringan, kesiapsiagaan satuan Densus Tipikor di semua daerah dalam mengintai atau mengendus pengelolaan dan pemanfaatan anggaran pun diyakini bisa menimbulkan efek gentar itu," kata Bambang lewat pesan singkat yang diterima, Selasa (10/10/2017).

Politikus Partai Golkar ini menjelaskan, efek gentar dari kehadiran Densus Tipikor Mabes Polri sangat diperlukan. Bahkan harus ditumbuhkan.

Namun, efek gentar itu perlu dikelola sedemikian rupa agar tidak menimbulkan rasa takut berlebihan dari satuan kerja atau pengguna anggaran.

"Kasus pengendapan dana milik pemerintah daerah di bank-bank umum yang terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini patut digarisbawahi oleh Mabes Polri," katanya.

Bambang menyoroti salah satu alasan yang dikemukakan adalah rasa takut akan dikriminalisasi oleh penegak hukum.
"Fenomena ini sangat memprihatinkan karena total dana pemerintah daerah yang diendapkan itu mencapai ratusan triliun Rupiah," kata Bambang.

Untuk itu menurutnya, dalam mempersiapkan kehadiran Densus Tipikor, Mabes Polri harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya pengendapan dana daerah sejak dini.

"Sebab, bisa saja dengan alasan takut dikriminalisasi oleh personil Densus Tipikor yang tersebar di semua daerah dan desa, pengguna anggaran menunda-nunda pemanfaatan anggaran, lalu menyimpannya di bank-bank umum," kata Bambang.

Dirinya berharap, Mabes Polri pun harus memastikan bahwa semua personil Densus Tipikor, baik di pusat maupun di daerah dan desa, memahami dengan detil seluk beluk setiap pos anggaran pembangunan serta pemanfaatannya.
"Pemanfaatan dana desa di setiap desa pun harus dipahami," katanya. [tribunnews]

fokus berita :


Kategori Berita Golkar Lainnya