11 Januari 2018

Berita Golkar - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan ambang batas pencalonan Presiden atau presidential threshold (PT) tetap di angka 20 persen, sudah sesuai harapan. "Itu sesuai yang diharapkan dan sesuai undang-undang yang didorong oleh partai politik. Kami mengapresiasi," ujar Airlangga di Jakarta, Kamis (11/1/18).

Airlangga menilai, putusan MK itu juga akan memperkuat koalisi partai pemerintah untuk mengusung kembali Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019. "Insya Allah (koalisi) akan semakin kuat," ucap Menteri Perindustrian ini.

Sebelumnya MK menolak uji materi yang diajukan Partai Idaman terhadap pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur PT. Dalam pasal itu partai politik atau gabungan parpol diwajibkan memiliki 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada pemilu 2014 untuk bisa mengusung pasangan capres dan cawapres.

Partai Idaman menilai pasal itu tidak dapat diberlakukan lagi karena menggunakan hasil pemilu legislatif 2014 sebagai ambang batas pilpres 2019. Selain itu ambang batasnya tidak lagi relevan lantaran tahun 2019 pemilu legislatif dan Pilpres dilaksanakan serentak. Namun demikian MK tetap berpandangan pasal itu tetap konstitusional dan tidak diskriminatif, sehingga ketentuannya tetap berlaku di Pilpres 2019. [antaranews]

fokus berita : #Airlangga Hartarto


Kategori Berita Golkar Lainnya