11 Agustus 2017

Berita Golkar - Ketua Umum DPP Golkar, Setya Novanto (Setnov), sampai sekarang seakan masih berkuasa di partai beringin, menyusul keputusan takkan ada musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk menggantikan dirinya.

Bahkan, sejumlah pengurus dan kader yang sebelumnya mendorong pergantian pucuk pimpinan Golkar karena Setnov telah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi Kartu Tanda Penduduk elektronik alias e-KTP, belakangan mulai 'tutup mulut'.

Namun, menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Research (IPR), Ujang Komarudin, 'stabilitas' Golkar tersebut terjadi, karena belum adanya perkembangan berarti pada kasus hukum yang melilit Setnov. 

"Hari ini, kenapa Setnov masih kuat? Karena prosesnya hukumnya belum berjalan, masih dalam konteks dalam tersangka saja," ujarnya, Jumat (11/8/2017).

Namun, sambungnya, diyakini kekuasaan Setnov mulai 'goyang' dan dinamika Golkar kembali bergeliat, ketika Ketua DPR RI itu mulai ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Di situ, dinamika politik Golkar akan berubah total. Apalagi, kalau sudah terdakwa, sudah terpidana. Pokoknya mulai dari situ (ditahan KPK, red)," yakinnya.

Kendati demikian, Ujang enggan memprediksi, kapan komisi antirasuah bakal menahan Setnov yang juga kerap disebut-sebut dalam beberapa perkara korupsi. Yang jelas, kata akademisi Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) itu, "Kalau konteksnya hukum, serahkan ke KPK. Ketika telah menetapkan tersangka, KPK tentu memiliki alat bukti, kan? Dan ketika menahan, juga punya alat bukti." [rilis]

fokus berita : #Setya Novanto


Kategori Berita Golkar Lainnya