Berita Golkar – Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta sekaligus Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, mengungkap kondisi tempat pembuangan sampah liar di kawasan Nagrak, Jakarta Utara, yang telah menampung sekitar 60.000 ton sampah.
Tumpukan sampah tersebut bahkan disebut telah mencapai ketinggian lebih dari 15 meter. Judistira mengatakan, persoalan tersebut menjadi salah satu perhatian Pansus Pengelolaan Sampah DPRD DKI Jakarta.
Pada Selasa (1/9/2026), Pansus menggelar rapat koordinasi bersama Wali Kota Jakarta Utara beserta jajaran, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Polres Jakarta Utara, serta Kodim Jakarta Utara untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
“Di sana sudah ada penumpukan sampah liar sebesar kurang lebih 60.000 ton sampah dan tingginya sudah 15 meter ke atas. Ini sudah menjadi keluhan masyarakat di sekitar Jakarta Utara ini, dan tidak boleh terjadi berulang-ulang,” kata Judistira kepada wartawan, Selasa (1/9/2026), dikutip dari Akurat.
Menurutnya, penumpukan sampah di Nagrak telah berlangsung selama beberapa tahun. Sampah yang dibuang ke lokasi tersebut, kata Judistira, salah satunya berasal dari sektor hotel, restoran, dan kafe (Horeka).
“Kami Pansus tentu menjaga lingkungan di sekitar itu dan di berbagai wilayah di DKI Jakarta yang saat ini kita temui berbagai sampah dibuang di berbagai wilayah di DKI Jakarta secara liar,” ujarnya.
Judistira mengatakan, Pansus akan melakukan kunjungan ke lokasi Nagrak bersama aparat penegak hukum dan unsur lingkungan hidup untuk mencari solusi atas persoalan tersebut.
Langkah itu juga mempertimbangkan keberadaan masyarakat yang selama ini menggantungkan mata pencaharian dari aktivitas di lokasi tersebut. Judistira menyebut terdapat sekitar 250 pemulung yang bekerja di kawasan itu.
“Mudah-mudahan besok kunjungan kami Pansus dibantu oleh rekan-rekan aparat penegak hukum dan juga dari lingkungan hidup ini bisa mencarikan solusi kepada saudara-saudara kita yang memang mencari pekerjaan di sana, kurang lebih 250 pemulung,” tuturnya.
Selain para pemulung, di lokasi tersebut juga terdapat koperasi. Karena itu, Pansus tidak hanya ingin menghentikan persoalan pembuangan sampah liar, tetapi juga mencari solusi agar masyarakat yang selama ini bekerja di sana tetap memiliki sumber penghidupan.
Judistira menegaskan, salah satu langkah yang akan didorong adalah menghentikan pengiriman sampah, khususnya dari sektor Horeka, ke lokasi tersebut.
“Kemudian terhadap 60.000 sampah ini, silakan untuk ini dikelola sementara oleh saudara-saudara kita yang ada di sana sambil kita pikirkan lebih lanjut bagaimana contoh misalnya ada sampah organik yang bisa dikelola ke depan di wilayah tersebut dan di berbagai wilayah liar yang ada di TPS liar yang ada di DKI Jakarta,” jelasnya.
Ia menilai persoalan di Nagrak tidak bisa hanya diselesaikan dengan penertiban. Pemerintah juga perlu menyiapkan alternatif pengelolaan sampah agar pembuangan liar tidak kembali terjadi di lokasi lain.
Menurut Anggota Komisi D itu, kondisi tersebut menunjukkan perlunya pengelolaan sampah Jakarta yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Pemprov DKI juga diminta memastikan seluruh sampah yang dihasilkan warga maupun pelaku usaha memiliki lokasi pengelolaan yang jelas.
“Kita pengin tahu sampah kita dibawa ke mana, dikelola oleh siapa, semua warga Jakarta harus tahu itu. Sehingga ini bisa dikendalikan, dikonsolidasi semua sampah-sampah yang ada di DKI Jakarta ini,” pungkasnya. []
