Berita Golkar – Dave Laksono, Wakil Ketua Komisi I DPR bersuara ihwal perintah Panglima TNI kepada para jajaran prajuritnya dalam status siaga 1. Menurut Dave, hal tersebut adalah bentuk kesiapan para anggota militer dalam menyikapi situasi geopolitik yang berkembang saat ini.
“Perkembangan di Timur Tengah saat ini menuntut kewaspadaan, namun langkah TNI meningkatkan status kesiapsiagaan justru mencerminkan komitmen kuat dalam menjaga keamanan nasional,” ujar Dave melalui pesan singkat diterima, Minggu (8/2/2026).
Dave meyakini, hal dilakukan TNI dalam status siaga satu dapat memberi ketenangan kepada masyarakat. Sebab, kata dia, apa yang dilakukan TNI menjadi bentuk tanggung jawab untuk melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia dari segala potensi ancaman yang dapat datang kapan pun.
“Ini menunjukkan kesigapan aparat pertahanan menghadapi dinamika global, sekaligus memberikan ketenangan bagi masyarakat bahwa negara hadir dengan penuh tanggung jawab,” ucap Dave, dikutip dari Liputan6.
Putra politisi senior Agung Laksono ini menambahkan, respons TNI terhadap perkembangan internasional, juga menjadi wujud nyata komitmen Indonesia untuk menjaga stabilitas dalam negeri dengan penuh percaya diri.
“Dengan koordinasi yang solid antarlembaga, bangsa ini akan tetap aman, stabil, dan mampu menghadapi tantangan global dengan semangat kebersamaan serta optimisme tinggi,” yakin politisi Golkar ini.
Dave memastikan, sebagai mitra TNI, Komisi I DPR RI menegaskan dukungannya terhadap langkah antisipatif TNI dan akan terus menjalankan fungsi pengawasan serta kemitraan strategis.
“Dengan kolaborasi yang erat, kita yakin Indonesia dapat menghadapi dinamika global dengan kepala tegak, menjaga stabilitas nasional, dan memperkuat kepercayaan rakyat terhadap institusi negara,” Dave menandasi.
Sebelumnya, beredar dokumen Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto berisi instruksi Siaga 1 ke seluruh prajurit. Perintah ini sebagai bentuk antisipasi perkembangan dan situasi global saat ini, khususnya di Timur Tengah.
Telegram dengan Nomor TR/283/2026 ditekan oleh Asisten Operasi Panglima TNI Letjen Bobby Rinal Makmun, pada 1 Maret 2026. Dalam dokumen tersebut, tertulis bahwa telegram yang tersebar merupakan perintah yang wajib dilaksanakan. []
