Sekarwati Dukung Sekjen DPP Partai Golkar Sarmuji Soal Karya Kekaryaan: Kader Harus Bermanfaat Bagi Masyarakat

Berita Golkar – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji menegaskan kader Partai Golkar tidak cukup hanya memahami politik dan memiliki posisi strategis di berbagai institusi. Lebih dari itu, setiap kader harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan Sarmuji saat memberikan materi dalam kegiatan Training of Trainer (TOT) Akademi Partai Golkar yang diikuti 81 peserta terpilih dari berbagai unsur dan jenjang, mulai dari anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, pengurus DPP Partai Golkar, tenaga ahli dan staf khusus menteri dari Partai Golkar, tenaga ahli Fraksi Partai Golkar, hingga perwakilan organisasi hasta karya.

Menurut Sarmuji, salah satu identitas penting Partai Golkar adalah karya kekaryaan. Identitas itu harus tercermin dalam perilaku dan kerja setiap kader, terutama ketika mereka memperoleh mandat untuk berada di tengah masyarakat maupun menduduki jabatan publik.

“Kader Partai Golkar harus bermanfaat bagi masyarakat. Harus sensitif terhadap persoalan masyarakat, aspiratif, dan mau membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat,” salah satu penekanan Sarmuji dalam materinya.

Bagi Sarmuji, kekaryaan bukan sekadar slogan organisasi, tapi harus menjadi cara kader menjalankan kerja politik. Kader harus mampu melihat persoalan yang terjadi di masyarakat, mendengar aspirasi, kemudian menggunakan kapasitas dan kewenangan yang dimiliki untuk mencari solusi.

Pesan tersebut juga relevan bagi kader perempuan Partai Golkar yang saat ini makin banyak hadir di ruang-ruang pengambilan keputusan, termasuk di parlemen.

Sarmuji mengingatkan agar perjuangan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik tidak berhenti pada persoalan memperoleh afirmasi atau memenuhi kuota keterwakilan.

Ketika perempuan telah memperoleh mandat politik dan kekuasaan, mandat tersebut harus dikonversikan menjadi kerja nyata untuk menjawab berbagai persoalan masyarakat, khususnya perempuan dan anak.

Pandangan tersebut mendapat respons dari Sekarwati, salah satu peserta TOT yang hadir sebagai perwakilan unsur tenaga ahli menteri. Sekarwati adalah Sekretaris Bidang PP Sumbagsel di DPP Partai Golkar. Sekarwati yang juga Wakil Ketua Umum PP KPPG ini menilai pesan Sekjen penting untuk memperkuat cara pandang kader perempuan dalam berpolitik.

“Saya sangat setuju dengan Pak Sekjen. Perjuangan meningkatkan keterwakilan perempuan di politik memang sangat penting. Setelah perempuan mendapatkan ruang, mendapatkan mandat dan memperoleh kekuasaan politik, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: untuk apa kekuasaan itu digunakan?” ujar Sekarwati.

Menurutnya, keterwakilan perempuan seharusnya tidak berhenti pada angka maupun keberhasilan perempuan menduduki jabatan politik. “Kita tidak boleh berhenti pada tuntutan affirmative action. Keterwakilan itu harus menjadi pintu masuk bagi perempuan untuk menghadirkan kebijakan dan kerja nyata yang menyelesaikan persoalan masyarakat, khususnya perempuan dan anak,” tegasnya.

Sekarwati mengatakan, perempuan yang menjadi anggota DPR RI maupun kader yang berada dalam posisi strategis lainnya memiliki ruang yang besar memperjuangkan kepentingan masyarakat. Fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang dimiliki anggota parlemen harus digunakan untuk memastikan persoalan perempuan dan anak benar-benar masuk dalam agenda kebijakan negara.

“Kalau kita bicara perempuan dan anak, persoalannya sangat konkret. Ada kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlindungan anak di ruang digital, akses pendidikan, kesehatan, ekonomi, perlindungan pekerja perempuan, hingga persoalan perempuan di daerah. Semua itu membutuhkan wakil rakyat yang mau mendengar, memahami dan bekerja untuk menyelesaikan itu,” katanya.

Karena itu, menurut Sekarwati, makna keterwakilan perempuan harus bergerak dari representation menuju meaningful representation. Perempuan bukan hanya hadir sebagai angka dalam lembaga politik, tetapi mampu membawa kepentingan dan pengalaman perempuan ke dalam proses pengambilan keputusan.

“Perempuan harus membuktikan bahwa ketika mendapatkan mandat dari rakyat, kekuasaan itu digunakan untuk menolong dan menyelesaikan persoalan. Di situlah menurut saya nilai kekaryaan Partai Golkar menemukan bentuknya,” ujarnya.

Ia menilai, politisi perempuan Partai Golkar telah banyak menginpirasi dengan kerja nyatanya untuk masyarakat. Namun kerja-kerja politik itu tidak boleh melemah atau berhenti di tengah jalan. Karena itu kader perempuan Partai Golkar akan terus menunjukkan kualitas kepemimpinannya melalui kerja, kompetensi, keberpihakan dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.

TOT sebagai Penguatan Kaderisasi

Sementara itu, kegiatan TOT Akademi Partai Golkar dirancang untuk mencetak instruktur yang memiliki kompetensi sekaligus karakter sebagai pendidik politik. Sebanyak 81 peserta yang mengikuti kegiatan tersebut merupakan kader dan unsur strategis Partai Golkar yang nantinya diharapkan mampu mentransmisikan pengetahuan, nilai dan ideologi partai kepada kader di berbagai tingkatan.

Materi yang diberikan mencakup berbagai aspek, mulai dari kepemimpinan, pendidikan politik, hingga doktrin karya kekaryaan sebagai salah satu identitas Partai Golkar.

Dengan demikian, TOT tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kemampuan teknis para instruktur, tapi juga membangun standar pendidikan politik yang lebih terarah dan berkualitas di lingkungan Partai Golkar.

Sekarwati melihat langkah tersebut penting karena kualitas kaderisasi pada akhirnya akan menentukan kualitas partai dalam menjalankan fungsi politiknya.

“Kalau kita ingin Partai Golkar kuat, kaderisasinya juga harus kuat. Dan kaderisasi bukan hanya menghasilkan orang yang pintar berbicara tentang politik, tetapi menghasilkan kader yang memahami nilai, memiliki karakter, mampu bekerja dan memberikan solusi bagi masyarakat,” kata Sekarwati.

Ia menambahkan, semangat karya kekaryaan harus menjadi benang merah yang menghubungkan pendidikan politik dengan kerja nyata kader di lapangan.

“Pada akhirnya masyarakat tidak hanya membutuhkan kita untuk datang ketika pemilu. Masyarakat membutuhkan kader yang hadir ketika mereka menghadapi persoalan. Di situlah ukuran sederhana apakah kerja politik kita benar-benar memberikan manfaat atau tidak,” pungkasnya. []