Berita Golkar – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan keprihatinan mendalam atas bencana gempa bumi berkekuatan Magnitudo 7,7 yang melanda wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Sabtu (15/8/2026) dini hari.
Gempa berpusat di laut 38 km timur laut Mbay, Kabupaten Nagekeo, pada kedalaman 15 km tersebut telah menelan 47 korban jiwa serta merusak 87 bangunan sekolah dari jenjang SD hingga SMA/SMK.
Hetifah menegaskan bahwa kerusakan puluhan fasilitas pendidikan ini harus segera direspons cepat oleh pemerintah agar tidak menghentikan hak belajar anak-anak di daerah terdampak.
Mengingat Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sedang melakukan pemetaan dan verifikasi di lapangan, DPR meminta agar pendataan sekolah, guru, serta siswa dilakukan secara presisi. Demikian dikatakan Hetifah dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (16/8/2026).
“Kerusakan sekolah harus segera dipetakan secara menyeluruh, termasuk kondisi bangunan, sarana pembelajaran, guru, dan peserta didik,” kata Hetifah, dikutip dari Daulat.
“Data yang akurat sangat penting agar penanganan tidak terlambat dan bantuan dapat diberikan sesuai kebutuhan,” ujar Hetifah.
Komisi X DPR RI mendesak Kemendikdasmen untuk tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik jangka panjang, tetapi juga mengutamakan penyediaan ruang kelas darurat serta dukungan psikososial (trauma healing) di lokasi pengungsian.
“Akses pendidikan tidak boleh terputus karena sekolah rusak atau lokasinya jauh dari tempat pengungsian. Anak-anak tetap harus mendapatkan ruang yang aman untuk belajar dan bermain selama proses pemulihan berlangsung,” tegas Hetifah.
Guna mengantisipasi hambatan birokrasi dalam situasi bencana, Hetifah mendorong Kemendikdasmen untuk memiliki alokasi anggaran khusus dan skema cepat untuk pengadaan sarana belajar darurat.
Langkah ini penting agar pelayanan pendidikan dapat langsung digelar tanpa harus menunggu proses penganggaran reguler yang memakan waktu panjang.
Lebih lanjut, Hetifah menggarisbawahi bahwa program revitalisasi pascabencana tidak boleh berhenti pada perbaikan dinding atau atap gedung sekolah semata, melainkan harus mencakup seluruh sarana penunjang kegiatan belajar mengajar (KBM).
“Kita jangan hanya membangun kembali bangunan sekolahnya. Perangkat pembelajaran dan kebutuhan siswa juga harus dipastikan tersedia,” jelas politikus Golkar ini.
“Karena itu, kami mendorong pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk seluruh kebutuhan pemulihan pendidikan,” kata Hetifah.
Ia meminta keterpaduan data mengenai tingkat kerusakan sekolah, jumlah guru dan siswa terdampak, serta kebutuhan rehabilitasi terus diperbarui secara berkala agar bantuan yang dikucurkan pemerintah tepat sasaran.
Hetifah memastikan bahwa Komisi X DPR RI akan terus mengawasi dan mengawal proses pemulihan sektor pendidikan di NTT sampai seluruh aktivitas sekolah kembali normal. Ia menekankan bahwa meski keselamatan dan penanganan darurat warga menjadi prioritas utama, jaminan masa depan pendidikan anak-anak tidak boleh dikesampingkan dari rencana penanganan bencana.
“Percepatan pemulihan pendidikan sangat penting agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal,” kata Hetifah. “Jangan sampai bencana menimbulkan gangguan pendidikan yang berkepanjangan dan membuat anak-anak kehilangan hak belajarnya. Negara harus hadir memastikan mereka tetap dapat belajar dalam kondisi yang aman, layak, dan bermartabat,” pungkasnya. []
