Berita Golkar – Setiap 1 September, Indonesia memperingati Hari Polisi Wanita. Tanggal itu menandai momen historis 1 September 1948 di Bukittinggi, ketika enam perempuan—Mariana Saanin, Nelly Pauna, Rosmalina Loekman, Dahniar Sukotjo, Djasmainar, dan Rosnalia Taher—resmi mengikuti pendidikan inspektur polisi bersama 44 siswa laki-laki di Sekolah Polisi Negara.
Keputusan itu lahir dari kebutuhan praktis yang mendesak, yakni kesulitan pemeriksaan fisik terhadap korban, saksi, atau tersangka perempuan di tengah situasi pascakemerdekaan yang penuh pengungsian dan ketidakpastian. Organisasi perempuan setempat mendorong agar perempuan diberi ruang. Sejak hari itu, Polwan lahir bukan sebagai hadiah kesetaraan, melainkan sebagai jawaban atas keterbatasan institusi yang sepenuhnya maskulin.
Tujuh puluh delapan tahun kemudian, perjalanan itu layak dibaca ulang dengan lensa yang lebih tajam. Tagline resmi Polri “Melayani, Mengayomi, dan Melindungi” mengandung ironi yang dalam. Ketiga kata itu, jika ditelisik, adalah esensi tugas keibuan. Melayani berarti hadir tanpa pamrih.
Mengayomi berarti melindungi dengan kehangatan dan ketegasan. Melindungi berarti menjadi pagar yang kokoh sekaligus tempat berlindung. Dalam konstruksi budaya patriarki, sifat-sifat ini sering dilekatkan pada perempuan, pada ibu. Namun di tubuh institusi keamanan yang historis maskulin, sifat “keibuan” itu justru menjadi modal sekaligus perangkap.
Polwan sejak awal diposisikan untuk mengisi ruang yang tidak bisa diisi polisi laki-laki, seperti pemeriksaan fisik yang humanis, pendekatan terhadap korban kekerasan berbasis gender, pendampingan anak, dan penanganan masalah sosial yang menuntut empati. Mereka menjadi wajah humanis negara. Namun justru karena itu, mereka sering terjebak dalam peran yang dianggap “cocok” bagi perempuan, seperti tugas administrasi, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak, atau posisi yang membutuhkan kelembutan. Sementara jalur menuju komando operasional dan kepemimpinan strategis tetap curam.
Data memperlihatkan kesenjangan yang keras. Jumlah Polwan masih berkisar 5,8 hingga 6,4 persen dari total personel Polri yang ratusan ribu. Angka itu jauh di bawah rekomendasi minimal PBB 12–15 persen. Di level kepemimpinan, kesenjangan lebih mencolok. Dari ratusan perwira tinggi, hanya segelintir Polwan yang mencapai pangkat jenderal. Jeanne Mandagi menjadi Polwan pertama berpangkat Brigadir Jenderal pada 1991. Basaria Panjaitan mencatat sejarah sebagai yang pertama mencapai Inspektur Jenderal (bintang dua). Nama-nama seperti Ida Oetari, Sri Handayani, Juansih, Apriastini Bakti Bugiansri, Arradina Zessa Devy, dan Rinny Shirley Theresia Wowor menyusul di bintang dua.
Hingga kini, belum ada Polwan yang menembus bintang tiga. Jumlah Polwan aktif berpangkat bintang satu dan dua tetap sangat terbatas, hanya hitungan jari jika dibandingkan dengan ratusan perwira tinggi laki-laki. Banyak yang sudah pensiun, dan yang masih aktif sering ditempatkan di posisi yang tidak menjadi “tangga utama” menuju puncak. Ini bukan soal kemampuan individu. Ini soal struktur dan budaya. Glass ceiling dan gender trap masih bekerja.
Stereotip bahwa pekerjaan high-risk, operasional, dan komando lebih cocok bagi laki-laki terus mengakar. Beban ganda—harapan agar Polwan tetap menjalankan peran domestik—memperberat perjalanan. Promosi dan penempatan masih rentan bias. Akibatnya, representasi deskriptif (sekadar hadir) belum sepenuhnya menjadi representasi substantif (mampu memengaruhi kebijakan dan budaya institusi).
Padahal, di lapangan, kontribusi Polwan terbukti krusial. Dalam penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, kehadiran mereka mengurangi risiko trauma sekunder. Korban sering merasa lebih aman bercerita kepada sesama perempuan. Pendekatan yang empatik, trauma-informed, dan berperspektif korban membuat proses hukum lebih manusiawi. Dalam kerangka UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, peran Polwan menjadi semakin penting. Mereka bukan pelengkap, melainkan bagian integral dari kualitas penegakan hukum itu sendiri.
Namun ironi terus berlanjut. Di satu sisi, Polwan dipuji sebagai wajah humanis. Di sisi lain, penempatan mereka di barisan depan pengamanan unjuk rasa kadang dikritik sebagai pemanfaatan peran gender tradisional, dengan menggunakan keengganan massa untuk berkonfrontasi fisik dengan perempuan guna “mendinginkan” situasi. Apakah ini humanisasi, atau instrumentalisasi? Pertanyaan ini menuntut kejujuran.
Dalam kerangka itu, Hari Polwan seharusnya menjadi momentum refleksi bagi kita semua, khususnya institusi Polri. Jika tagline “Melayani, Mengayomi, dan Melindungi” memang merupakan tugas keibuan, maka logikanya institusi harus menghargai dan memberdayakan mereka yang paling dekat dengan esensi itu. Bukan dengan membatasi mereka di ruang “feminin”, melainkan dengan membuka akses setara ke seluruh spektrum tugas dan kepemimpinan. Kesetaraan bukan berarti menyamakan semuanya secara kaku, melainkan mengakui bahwa perspektif gender memperkuat, bukan melemahkan, institusi keamanan.
Reformasi yang dibutuhkan bersifat struktural dan kultural: sistem promosi berbasis merit yang transparan tanpa bias gender, peningkatan proporsi Polwan secara bertahap menuju angka yang lebih bermakna, penempatan di jabatan komando dan operasional yang strategis, fasilitas dan kebijakan yang mendukung beban ganda, dan yang paling penting, perubahan cara pandang—bahwa empati, kepekaan sosial, dan kemampuan membangun kepercayaan publik adalah kompetensi kepemimpinan modern, bukan sifat “perempuan” semata.
Dari enam perintis di Bukittinggi hingga ribuan Polwan hari ini, perjalanan ini adalah bukti bahwa perempuan mampu menembus batas. Namun batas itu belum sepenuhnya runtuh. Langit-langit kaca masih ada. Ironi tagline keibuan masih menggantung. Selama Polwan masih dipandang sebagai pelengkap humanis, bukan sebagai aset kepemimpinan penuh, maka cita-cita Polri yang presisi, berkeadilan, dan berbasis kemanusiaan masih akan tertatih.
Satu September seharusnya mengingatkan kita, bahwa keamanan yang sejati tidak hanya dilindungi oleh kekuatan, tetapi juga diayomi oleh kehadiran yang utuh—laki-laki dan perempuan, dengan seluruh kapasitas yang setara. Tanpa itu, tagline indah itu tinggal kata-kata.
Selamat Hari Polwan Indonesia.
Oleh; Tati Noviati, Sekjen Pimpinan Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (PP KPPG)
