Berita Golkar – Perjalanan Sari Yuliati menuju posisi Wakil Ketua DPR RI tidak berlangsung dalam waktu singkat. Latar belakang pendidikan teknik sipil, pengalaman di dunia usaha, keterlibatan dalam gerakan mahasiswa pada era Reformasi 1998, hingga perjalanan panjang di Partai Golkar menjadi bagian dari rekam jejak yang mengantarkannya ke panggung politik nasional.
Sari lahir di Jakarta pada 2 Juni 1976. Ia menempuh pendidikan dasar di SDN 3 Pagi Duren Sawit, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 27 Duren Sawit dan SMA Negeri 81 Lab School Rawamangun. Setelah lulus SMA pada 1994, ia mengambil Jurusan Teknik Sipil Universitas Trisakti pada 1995.
Di kampus tersebut, Sari turut aktif dalam gerakan mahasiswa dan terlibat dalam dinamika Reformasi 1998. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya pada 2000 dan memperoleh gelar insinyur.
Sari kemudian melanjutkan pendidikan ke Program Magister Teknik Sipil Universitas Indonesia pada 2001 dan meraih gelar Magister Teknik (MT) pada 2003. Tidak berhenti di bidang teknik, ia kembali menempuh pendidikan hukum di Universitas Kristen Indonesia mulai 2020 dan menyelesaikannya pada 2025.
Ia juga tercatat sebagai mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran sejak 2021, meski berdasarkan data yang dikutip dalam sumber, statusnya tercatat nonaktif pada semester 2025/2026 ganjil.
Sebelum memperkuat karier politiknya, Sari sempat menekuni dunia usaha di bidang konstruksi yang sejalan dengan latar belakang pendidikannya. Pada 2009, ia dipercaya menjadi Direktur Operasional PT Diya Nuansa Anugerah, perusahaan yang bergerak di sektor konstruksi. Pengalaman profesional tersebut menjadi salah satu bagian dari perjalanan Sari sebelum kemudian semakin aktif membangun karier di Partai Golkar.
Karier politik Sari di Partai Golkar dimulai sejak awal 2000-an. Ia dipercaya sebagai Bendahara Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) periode 2004-2009. Setelah itu, ia menduduki sejumlah posisi di struktur DPP Partai Golkar, antara lain di Bidang Kaderisasi dan sebagai Bendahara LPK periode 2009-2014, Bendahara Umum DPP Partai Golkar dalam kepengurusan Munaslub Ancol periode 2014-2016, serta Wakil Sekretaris Jenderal pada 2016-2017. Ia kemudian kembali dipercaya menempati sejumlah posisi strategis di struktur partai, termasuk sebagai Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar.
Jalur politik elektoralnya terbuka ketika Sari maju sebagai calon anggota DPR RI dari Dapil NTB II pada Pemilu 2019. Ia memperoleh 82.803 suara dan berhasil melenggang ke Senayan. Pada periode 2019-2024, Sari ditempatkan di Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan. Ia terlibat dalam pembahasan sejumlah regulasi strategis, termasuk RUU KUHP, sekaligus menyuarakan berbagai isu hukum dan perlindungan kelompok rentan.
Sari kemudian kembali terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029 dan dipercaya menjadi Wakil Ketua Komisi III.
Karier Sari di parlemen mencapai babak baru setelah Adies Kadir ditetapkan sebagai calon hakim Mahkamah Konstitusi. DPR kemudian menetapkan Sari Yuliati sebagai Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar.
Posisi tersebut memperluas perannya dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan di tingkat nasional. Dengan pengalaman profesional di bidang konstruksi, pendidikan teknik sipil dan hukum, serta rekam jejak panjang di Partai Golkar dan DPR RI, Sari kini berada di salah satu posisi strategis dalam kepemimpinan parlemen.
Perjalanan panjang di Partai Golkar dan pengalaman di parlemen juga menjadi benang merah yang menghubungkan kiprah Sari Yuliati dengan sosok senior Partai Golkar lainnya yang kini duduk sebagai pimpinan MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Kahar Muzakir.
Kahar Muzakir
Jika Sari menapaki karier politik nasional melalui perjalanan organisasi, dunia profesional, hingga DPR RI, Kahar memiliki rekam jejak yang jauh lebih panjang dengan pengalaman puluhan tahun di organisasi, dunia usaha, Partai Golkar, dan lembaga legislatif. Sosok yang lahir di Musi Banyuasin ini juga dikenal sebagai salah satu politikus senior Partai Golkar yang kemudian dipercaya menduduki posisi pimpinan MPR RI.
Kahar Muzakir merupakan politikus senior Partai Golkar yang lahir di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada 10 Desember 1946. Ia menempuh pendidikan tinggi di IKIP Yogyakarta pada jurusan Teknik Mesin. Kahar menyelesaikan pendidikan sebagai sarjana muda pada 1970, kemudian melanjutkan jenjang sarjana di jurusan dan universitas yang sama hingga lulus pada 1974.
Semasa menjadi mahasiswa, ia aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Yogyakarta pada 1967-1974. Keterlibatannya dalam organisasi kemahasiswaan tersebut menjadi salah satu pintu awal yang memperkenalkannya pada dunia organisasi dan politik.
Setelah menyelesaikan pendidikan Teknik Mesin, Kahar Muzakir sempat memasuki dunia profesional. Pada 1975, ia bekerja di Trakindo sebagai Equipment Operator Training. Namun, ketertarikannya terhadap dunia organisasi kemudian membawanya memilih jalur pengabdian melalui organisasi.
Pada 1984, ia mulai aktif dalam organisasi sayap Partai Golkar, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI), dan dipercaya sebagai Bendahara DPD AMPI Sumatera Selatan periode 1984-1989.
Karier organisasi dan politik Kahar Muzakir terus berkembang. Pada 1985, ia dipercaya menjadi Ketua I Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Sumatera Selatan. Setahun kemudian, ia mulai masuk struktur Partai Golkar Sumatera Selatan dengan menjabat sebagai Kepala Biro Koperasi dan Wiraswasta DPD Partai Golkar Sumsel pada 1987-1997.
Setelah itu, ia dipercaya sebagai Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sumsel pada 1998-2004. Di tengah aktivitas organisasinya, Kahar juga membangun karier di sektor usaha dengan mendirikan PT Helindo Graha pada 1993 dan PT Putra Karya Sarana pada 2001, masing-masing dengan dirinya sebagai pimpinan perusahaan.
Tahun 2004 menjadi titik penting dalam perjalanan politik Kahar Muzakir ketika ia pertama kali mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dan langsung terpilih. Sejak saat itu, ia berhasil mempertahankan kursinya selama empat periode berturut-turut, yakni 2004-2009, 2009-2014, 2014-2019, dan 2019-2024.
Pada Pemilu 2019, ia kembali terpilih dari daerah pemilihan Sumatera Selatan I dengan perolehan 113.014 suara. Selama berada di parlemen, Kahar terlibat dalam berbagai pembahasan legislasi, termasuk RUU Tax Amnesty, RUU Pesantren, RUU Pengampunan Nasional, dan RUU MD3, serta mengikuti sejumlah panitia kerja dan uji kelayakan dan kepatutan calon hakim Mahkamah Agung.
Pengalaman panjang di DPR juga membawanya menduduki sejumlah posisi strategis. Kahar Muzakir pernah menjadi Ketua Komisi III DPR RI dan Ketua Badan Anggaran DPR RI.
Dalam perkembangan berikutnya, ia dipercaya sebagai Ketua Komisi XI DPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPR. Rekam jejaknya di parlemen kemudian berlanjut hingga ia ditetapkan sebagai Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui rapat paripurna MPR pada 3 Oktober.
Konsistensi Kahar Muzakir selama puluhan tahun di Partai Golkar berjalan beriringan dengan pengalaman profesional dan organisasinya. Dari latar pendidikan Teknik Mesin, pengalaman sebagai tenaga profesional di Trakindo, kiprah di organisasi kepemudaan dan dunia usaha, hingga perjalanan panjang di struktur Partai Golkar dan DPR RI, karier Kahar berkembang secara bertahap. Empat periode keterpilihannya sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan yang sama juga menjadi bagian penting dari rekam jejak politiknya di tingkat nasional.
