Berita Golkar – Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Ramly HI Muhamad, menyoroti persoalan ketidaksesuaian data tingkat kesejahteraan atau desil yang dinilai masih sering terjadi di tengah masyarakat.
Ramly mengungkapkan, terdapat warga yang sebelumnya masuk dalam kategori desil 4, tetapi kemudian berubah menjadi desil 6.
Perubahan tersebut berpotensi memengaruhi akses masyarakat terhadap berbagai program bantuan sosial.
“Desil ini berkali-kali terjadi ketidakcocokan di lapangan, bahwa orang dari desil 4 tiba-tiba jadi desil 6,” kata Ramly dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta, beberapa waktu lalu, dikutip dari Akurat.
Menurutnya, kanal pengaduan yang disediakan Kementerian Sosial melalui aplikasi Cek Bansos belum sepenuhnya mampu menyelesaikan persoalan tersebut.
Ramly mengatakan, masyarakat membutuhkan waktu antara tiga hingga enam bulan untuk menunggu penyelesaian permasalahan data melalui kanal tersebut.
“Sementara kanal yang diberikan oleh Kemensos, yaitu Cek Bansos, itu tiga bulan sampai enam bulan ternyata tidak bisa juga memecahkan masalah ini,” ujarnya.
Karena itu, Ramly meminta Pemprov DKI Jakarta mencari solusi untuk mempercepat penyelesaian persoalan data desil masyarakat.
Ia menilai Dinas Sosial DKI Jakarta dapat melibatkan 765 pendamping sosial yang dimiliki untuk membantu masyarakat memperbaiki dan memutakhirkan data kesejahteraan mereka.
“Sementara dari Dinas Sosial punya tenaga, yaitu 765 pendamping sosial, bersedia untuk membantu DTKS. Berikan kesempatan untuk dibantu,” ucap Ramly.
Anggota Komisi E itu pun meminta Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto, memberikan kepastian mengenai langkah yang akan ditempuh pemerintah dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
“Pak Sekda, terhadap hal ini jalan keluarnya seperti apa yang harus bisa diselesaikan? Karena persoalan desil ini sangat-sangat penting bagi masyarakat kita,” pungkasnya. []
