Berita Golkar – Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Laka Lena menilai pengembangan kawasan bebas perdagangan atau Free Trade Zone (FTZ) di perbatasan Indonesia-Timor Leste dapat menjadi langkah baru untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Ini adalah jalan baru kita membangun Indonesia dan membangun NTT dari ujung timur. Keberhasilan ini sangat ditentukan oleh peran, tugas, dan tanggung jawab kita masing-masing,” kata Melki saat mengikuti diskusi publik secara daring di Kupang, Selasa (15/9/2026), dikutip dari JakartaTerkini.
Menurut Melki, posisi geopolitik perbatasan Indonesia dan Timor Leste sangat strategis, tetapi potensinya belum dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun kerja sama produktif yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Pemprov NTT, kata dia, siap mendukung pengembangan FTZ mulai dari penyusunan studi kelayakan, penentuan lokasi, pemetaan investasi hingga penyediaan infrastruktur dasar. Pengembangan kawasan juga harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat sekitar.
“FTZ harus mampu merangkul pelaku UMKM, koperasi, serta kelompok perempuan dan pemuda agar dampak ekonominya dirasakan langsung oleh masyarakat luas,” ujarnya.
Ketua APINDO NTT Fredi Ongko Saputra mengatakan sejumlah aspek teknis perlu dipersiapkan, seperti pelabuhan kargo, kapasitas lahan di bawah pengawasan Bea Cukai, tata ruang, efisiensi logistik, serta keterlibatan UMKM lokal.
“Mudah-mudahan FTZ ini dapat terwujud sehingga masyarakat kita bisa mendapatkan peralatan produksi dan pertanian dengan harga yang lebih terjangkau,” katanya.
Sementara itu, Kepala BIN Daerah NTT Eko Hassep Nurgito mengingatkan pengembangan FTZ perlu dibarengi mitigasi kejahatan transnasional, seperti penyelundupan, TPPO, narkotika, pencucian uang, illegal crossing, dan kejahatan siber.
“Pemerintah perlu membangun ekosistem ekonomi yang mengintegrasikan data perbatasan serta menempatkan aspek keamanan sejak awal perencanaan. Masyarakat di wilayah perbatasan juga harus menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton,” ujarnya.
Pakar Kebijakan Publik Undana Prof. David B.W. Pandie menilai peluang FTZ semakin terbuka seiring masuknya Timor Leste ke dalam blok ASEAN Free Trade Area. Ia mendorong kerja sama pemerintah dan badan usaha untuk membangun infrastruktur logistik.
“Jika FTZ di perbatasan RI–Timor Leste berhasil diwujudkan, kawasan tersebut berpotensi menjadi FTZ atau KEK berbasis perbatasan darat pertama di Indonesia bagian timur,” tambahnya. []
