Berita Golkar – Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati menyoroti ketakutan para investor yang berencana menanamkan modal di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, akibat berbagai situasi belakangan ini. Menurutnya, kondisi tersebut tak boleh dibiarkan karena berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan pesisir.
Pemberitaan negatif mengenai masyarakat pesisir dan nelayan di wilayah tersebut dikhawatirkan membentuk persepsi buruk. Jika persepsi tersebut kemudian memengaruhi keputusan investor, kata Sari, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.
“Jangan sampai karena framing pemberitaan yang negatif kemudian investor takut masuk. Yang dirugikan pada akhirnya bukan hanya pemerintah daerah, tetapi masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku ekonomi di kawasan pesisir,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Selasa (25/8/2026), dikutip dari MediaIndonesia.
Sari menilai kawasan pesisir Pati memiliki potensi ekonomi yang besar. Karena itu, potensi tersebut semestinya dikembangkan melalui investasi yang sehat, berkelanjutan, serta tetap memperhatikan kepentingan nelayan dan masyarakat sekitar.
“Kalau investor datang tentu harus ada aturan yang jelas. Lingkungan harus dijaga, nelayan harus dilindungi, dan masyarakat lokal harus mendapatkan manfaat. Tetapi, jangan kemudian seluruh investasi dipukul rata sebagai sesuatu yang buruk,” kata Sari.
Menurut Pimpinan DPR RI Koordinator Ekonomi dan Keuangan itu, pemerintah pusat dan daerah perlu duduk bersama mencari titik temu antara kepentingan investasi, perlindungan masyarakat pesisir, dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, konflik kepentingan dapat diminimalkan tanpa mengorbankan kesempatan daerah untuk tumbuh.
Ia juga meminta agar informasi mengenai kondisi masyarakat dan investasi di Pati disampaikan secara proporsional. Pemerintah, media, akademisi, maupun kelompok masyarakat sipil dinilai memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan publik memperoleh informasi yang utuh.
“Jangan sampai ada kepentingan kelompok kecil yang kemudian membuat framing seolah-olah kondisi di lapangan sangat buruk, sehingga investor akhirnya mundur. Kalau investasi batal masyarakat Pati akan kehilangan potensi-potensi yang ada disana,” Tegasnya.
Sari berpandangan peningkatan investasi di kawasan pesisir harus diarahkan untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Nelayan tidak boleh hanya menjadi objek pembangunan, tetapi harus menjadi bagian dari ekosistem ekonomi yang mendapatkan manfaat langsung.
Ia mendorong pemerintah daerah memperkuat komunikasi dengan calon investor sekaligus membuka ruang dialog dengan kelompok nelayan. Transparansi mengenai dampak investasi, skema perlindungan nelayan, hingga manfaat ekonomi yang akan diterima masyarakat harus dijelaskan sejak awal.
Politisi Partai Golkar itu meminta agar jangan sampai kawasan pesisir Pati tertinggal hanya karena persoalan persepsi dan perang narasi. Menurutnya, kepentingan masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok tertentu.
Sebelumnya, Forum Komunikasi Rakyat Pati (FKRP) menyambangi pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).
Dalam audiensi tersebut, perwakilan FKRP yang terdiri dari tokoh agama, organisasi masyarakat (ormas), LSM, hingga perwakilan nelayan dan aktivis perempuan menyampaikan keresahan mendalam terkait polarisasi dan stigma negatif yang melekat pada Kabupaten Pati selama setahun terakhir.
Opini liar di media sosial dinilai telah merugikan citra daerah. Padahal, FKRP menyebut masyarakat Pati sangat ramah dan cinta damai.
Stigma negatif dan ketidaktegasan hukum ini rupanya memberikan efek domino yang sangat terasa bagi perekonomian warga, khususnya di sektor perikanan.
Salah seorang perwakilan nelayan Kabupaten Pati, mengungkapkan bahwa citra buruk daerah telah membuat para pemodal takut menanamkan investasinya. Padahal Pati merupakan salah satu lumbung perikanan dan protein nasional. []
