Berita Golkar – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menggratiskan biaya administrasi sebesar Rp10 juta per unit rumah untuk mendukung Program 3 Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud di Samarinda, Selasa,menjelaskan bahwa insentif Gratis Biaya Administrasi (GBA) tersebut disiapkan khusus untuk membantu warga lokal yang hingga kini belum memiliki hunian pribadi.
“Pemprov Kaltim sangat mendukung program nasional pembangunan rumah bersubsidi ini. Kemudahan GBA Rp10 juta per unit ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat,” kata Rudy saat memimpin Rapat Koordinasi Bedah Rumah di VIP Room Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, dikutip dari AntaraNews.
Ia menegaskan program andalan Presiden Prabowo Subianto yang dikelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) ini sangat penting karena secara langsung mengentaskan kemiskinan dengan menyiapkan papan bagi masyarakat demi meningkatkan kualitas hidup.
Saat ini, lanjut dia, Kementerian PKP mengalokasikan sebanyak 10.000 unit rumah bersubsidi di Kaltim. Oleh karena itu, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi memanfaatkan kuota tersebut, mulai dari pemerintah daerah, pemerintah pusat melalui Balai PKP Kalimantan II, asosiasi pengembang (developer), hingga sektor perbankan, khususnya Bankaltimtara.
“Untuk KUR perumahan dan KPR subsidi minimal 2.000 bisa kita wujudkan. Lebih bagus lagi kalau bisa tembus 7.000 sampai 10.000 unit. Dengan begitu akan lebih banyak warga Kaltim yang memiliki rumah,” ujar Rudy.
Gubernur juga memastikan kesiapan pemprov untuk mendukung para pengembang dalam membangun rumah bersubsidi dengan memberikan paket bantuan subsidi dan subsidi bunga.
“Semoga mendapat keberkahan dalam upaya penyediaan rumah bersubsidi dan bedah rumah tidak layak huni. Semoga makin banyak untungnya dan makin banyak bedah rumah dan rumah subsidi yang bisa direalisasikan,” harapnya.
Terkait program bedah rumah dari Balai PKP Kalimantan II, realisasi saat ini baru mencapai 379 rumah dari target 3.741 unit.
Gubernur berharap target tersebut tetap bisa dicapai optimal pada tahun ini agar masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya. Kepala Balai PKP Kalimantan II Mustofa Otfan mengakui adanya keterlambatan realisasi akibat proses peralihan regulasi.
“Kemarin masih ada transisi peraturan, sehingga realisasi kami agak lambat. Ke depan akan lebih kami tingkatkan,” kata Mustofa.
Di sisi lain, Rudy mengingatkan para pengembang agar tidak membangun perumahan bersubsidi di dekat area operasional tambang batu bara demi menjaga aspek kesehatan lingkungan.
“Saran saya, pembangunan perumahan agak jauh dari pertambangan batu bara karena pencemarannya sangat mengganggu udara dan air. Debu tambang berdampak buruk bagi kesehatan manusia dan berpotensi menyebabkan penyakit jantung serta TBC,” jelas Rudy Mas’ud. []
