Berita Golkar – Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Firman Soebagyo, mengingatkan Presiden Prabowo Subianto agar mewaspadai praktik politik yang berpotensi mengancam kedaulatan negara. Ia menyoroti fenomena sejumlah politisi yang dinilai hanya berganti posisi dan afiliasi ketika menghadapi persoalan politik, tetapi tidak mengubah watak maupun kepentingan kelompoknya.
Peringatan tersebut disampaikan Firman saat menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Menurutnya, persoalan loyalitas politik tidak boleh dianggap sepele karena dapat memengaruhi independensi pengambilan keputusan Presiden dan pada akhirnya berdampak terhadap kedaulatan rakyat.
“Saya bicara dengan lembut, tapi tolong pahami dengan keras. Ini bukan soal suka atau tidak suka terhadap seseorang. Ini soal kedaulatan negara. Dan kedaulatan negara itu di atas segala-galanya. Karena kedaulatan negara itu juga adalah kedaulatan rakyat,” ujar Firman.
Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Politik itu menyebut ancaman terhadap kedaulatan negara tidak selalu datang dari luar, tetapi juga dapat muncul dari dalam melalui praktik politik yang tidak transparan dan manipulatif. Ia menggunakan istilah “kutu busuk politik” untuk menggambarkan pihak-pihak yang menurutnya bekerja secara tersembunyi demi kepentingan tertentu.
Firman mengidentifikasi tiga pola yang perlu diwaspadai. Pertama, fenomena politisi yang hanya berganti afiliasi ketika kelompoknya menghadapi masalah, tetapi tetap mempertahankan jabatan, fasilitas, dan kepentingan yang dimiliki.
“Kami melihat ada politisi yang ketika partainya mulai bermasalah, ketika kelompoknya mulai tercium baunya, dia langsung ganti baju. Dia mundur rame-rame, dia pamit dengan video yang manis, dia bilang sudah tidak sejalan. Tapi jabatannya tidak dilepas. Kursinya tidak dilepas. Fasilitasnya tidak dilepas,” ungkapnya.
Menurut Firman, perubahan sikap semacam itu tidak serta-merta menunjukkan keberanian ataupun tanggung jawab politik. Ia menilai loyalitas seharusnya dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan sekadar pernyataan atau pengumuman pengunduran diri.
Kedua, Firman mengingatkan adanya kemungkinan pihak yang mengaku loyal kepada pemerintahan Prabowo, tetapi masih membawa kepentingan kelompok sebelumnya. Ia meminta Presiden tidak mudah percaya terhadap perubahan sikap politik yang hanya ditunjukkan melalui pernyataan publik.
“Presiden Prabowo harus waspada. Jangan lengah. Jangan percaya begitu saja kepada orang yang baru datang mengaku loyal, hanya karena dia sudah mundur dari kelompok lamanya. Loyalitas itu tidak diukur dari video pamit. Loyalitas itu diukur dari perbuatan, dari keputusan yang pahit, dari keberanian melawan kelompoknya sendiri,” tegas Firman.
Ketiga, Firman meminta Presiden menjalankan agenda pembenahan secara konsisten dan tidak setengah hati. Ia menyatakan dukungannya terhadap langkah Prabowo membersihkan negara dari praktik-praktik yang dinilai merusak kedaulatan, termasuk dugaan penyadapan terhadap kepala negara di luar prosedur hukum.
“Kalau mau bersih-bersih, jangan setengah hati. Politik itu hitam putih. Tidak ada abu-abu dalam soal loyalitas kepada negara. Yang loyal, dirangkul. Yang tidak loyal, disingkirkan. Yang setengah-setengah, yang kakinya satu di perahu Presiden, satu lagi di perahu kelompok lama, itu justru yang paling berbahaya,” katanya.
Firman menegaskan pandangannya tersebut didasarkan pada pengalaman panjangnya berkiprah di DPR RI dan MPR RI. Ia mengaku melihat pola serupa dalam berbagai dinamika politik sebelumnya, ketika sejumlah politisi mengubah posisi setelah kelompok atau partai yang mereka dukung menghadapi tekanan.
Lebih jauh, Firman menjelaskan bahwa persoalan loyalitas di sekitar Presiden berkaitan langsung dengan kedaulatan rakyat. Menurutnya, Presiden merupakan simbol negara yang memperoleh mandat dari rakyat. Karena itu, keputusan kepala negara harus terbebas dari pengaruh kepentingan kelompok tertentu.
“Kalau Presiden dikelilingi oleh orang-orang yang tidak loyal, yang hanya cari aman, yang membawa agenda kelompok, maka keputusan Presiden tidak lagi murni untuk rakyat. Keputusan Presiden akan dibelokkan. Kalau keputusan Presiden sudah dibelokkan, maka yang berdaulat bukan lagi rakyat, tetapi kelompok kecil yang mengendalikan orang-orang di sekitar Presiden,” tegasnya.
Dalam kapasitasnya sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Politik, Firman turut mengingatkan bahwa stabilitas politik dan kepastian hukum merupakan faktor penting bagi dunia usaha dan iklim investasi. Ia menilai praktik politik yang tidak transparan dapat memengaruhi kepercayaan investor terhadap kondisi pemerintahan dan perekonomian nasional.
“Pengusaha itu butuh kepastian. Kalau politiknya tidak hitam putih, kalau di sekitar Presiden masih banyak kutu busuk yang bersembunyi, maka investor tidak akan percaya. Ekonomi tidak akan kuat. Karena ekonomi yang kuat itu butuh politik yang bersih,” ujarnya.
Sebagai penutup, Firman menyampaikan tiga pesan. Pertama, kepada Presiden Prabowo agar tetap tegak, waspada, dan mengukur loyalitas orang-orang di sekitarnya melalui tindakan, bukan sekadar ucapan. Kedua, kepada aparat penegak hukum agar mengusut tuntas seluruh praktik yang berpotensi merusak kedaulatan negara, termasuk dugaan penyadapan di luar prosedur, secara profesional dan tanpa tebang pilih dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Ketiga, kepada masyarakat agar tidak mudah terpengaruh pencitraan politik, melainkan menilai seseorang berdasarkan rekam jejak dan tindakan nyata.
“Kedaulatan negara di atas segala-galanya. Di atas partai, di atas kelompok, di atas jabatan, di atas pribadi siapa pun. Siapa pun yang bermain-main dengan kedaulatan negara, dia berhadapan dengan rakyat Indonesia,” pungkas Firman.
