Berita Golkar – Dina Hidayana, Akademisi Universitas Pertahanan RI, menanggapi polemik terkait program andalan Pemerintahan Presiden Prabowo, yakni kombinasi investasi berupa Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih (KMP), Sekolah Rakyat (SR), dan Komponen Cadangan (Komcad) yang mewarnai wacana publik dengan pro dan kontranya.
Alih-alih mempelopori kebijakan transformatif bersifat progresif atau revolusioner, ironisnya algoritma percakapan digital media massa menunjukkan sentimen negatif relatif tinggi. Isu MBG, misalnya, bahkan mencapai 76,6 persen (Jawa Pos, 26 September 2026). Hal tersebut ditengarai akibat banyaknya persoalan teknis, termasuk merebaknya keracunan di berbagai penjuru, selain faktor kualitas gizi dan lain-lain.
“Indonesia, dalam konteks geopolitik, merupakan negara yang sewajarnya memiliki posisi tawar dalam kompetisi global dan dalam jangka waktu tertentu idealnya mampu menjadi hegemoni atau negara super power,” ujar Dina.
“Persoalannya, seringkali kita kesulitan dalam memindai leverage point dalam menerobos kebuntuan dan menaikkan kelas, akibat tradisi business as usual, limitasi regulasi internasional sebagai dampak jejak historis, dan kepiawaian berpikir sistemik,” sambung srikandi Partai Golkar ini.
Dina, dalam perspektif pertahanan, mengapresiasi strategi efek gentar (deterrence effect) yang diinisiasi pemerintahan Presiden Prabowo dengan menggabungkan upaya transformasi distribusi dan produktif secara sekaligus.
Dalam menghadapi potensi ancaman perang dunia ketiga dan perubahan dinamika yang sangat masif dengan menggunakan perspektif perang modern, cara-cara klasik perlu dikombinasikan dengan ikhtiar visioner. Bukan sekadar memperkuat militer dan persenjataan, diperlukan juga psychological warfare yang mengombinasikan retorika politik, postur pertahanan yang solid, dan kesiagaan mobilisasi sebagai daya tangkal terhadap serangan lawan.
MBG, misalnya, secara fundamental diharapkan mampu mengatasi problem ketimpangan pangan dan gizi masyarakat. Badan Pangan Dunia (FAO) mendata ada sekitar 43,5 persen penduduk Indonesia belum mampu mengakses atau membeli pangan sehat.
Global Hunger Index 2025 menempatkan Indonesia sebagai negara terburuk ketiga di ASEAN dengan tingkat kelaparan moderat, setelah Timor Leste dan Laos. Selain itu, program ini diharapkan mampu menjadi katalis produksi hingga hilirisasi sektor pangan strategis, sehingga Indonesia kembali digdaya sebagai negara produsen.
Begitu pula dengan KMP, Sekolah Rakyat, dan Komcad yang merupakan rangkaian strategis untuk tujuan memperkokoh sumber daya nasional sebagai kekuatan inti.
Saat ini, program-program tersebut berproliferasi alias terus mengganda jumlahnya sekalipun menuai banyak kritik akibat perencanaan dan operasional yang dianggap sebagian publik terlalu terburu-buru, pemborosan, bias skala prioritas, dan berpeluang memandulkan organ lama yang telah berkembang sebelumnya, seperti sekolah atau kampus umum, kantin sekolah, warung rakyat, dan petani skala kecil.
Dalam konteks mobilisasi dan penguatan postur nonmiliter, upaya-upaya tersebut dapat dimaknai sebagai langkah propaganda deterrence effect untuk menunjukkan kesiapsiagaan Indonesia, dari hulu ke hilir, dalam menghadapi segala gangguan eksternal, tantangan, dan ancaman, baik itu perang konvensional, perang modern, maupun multikrisis, khususnya krisis pangan.
Namun, Dina mengingatkan bahwa seluruh itikad baik tidak akan ada artinya apabila dalam implementasinya kontraproduktif dengan output yang diharapkan.
“Transformasi revolusioner haruslah bertumpu pada kesinambungan manfaat hingga jangka panjang. Indonesia perlu terus menumbuhkan produktivitas dan daya inovasi yang beradaptasi dengan perubahan zaman dan perkembangan teknologi, yang mampu bertransformasi produktif tanpa subsidi permanen,” ujar Dina.
Menurutnya, kekuatan ekonomi idealnya optimum dengan kesenjangan yang semakin sempit, ditopang para profesional-etis, rasa keadilan atas kesejahteraan yang semakin merata, juga link and match pendidikan, keterampilan dengan ketersediaan pekerjaan formal yang berpendapatan tinggi.
Selain itu, opportunity cost perlu dipertimbangkan secara presisi dari seluruh aspek. Jangan sampai instrumen baru mendegradasi hal-hal positif yang justru berdampak pada kerusakan akut dalam jangka panjang, baik itu dari aspek sosial budaya, kemiskinan sistemik, ataupun kekerasan struktural lain.
“Saya mengingatkan perlunya kewaspadaan nasional bahwa isu arogansi, kesenjangan, kesewenangan, dan kerancuan tata kelola bisa menjadi pemantik distrust yang efektif mendelegitimasi kekuasaan, mengeliminasi rasa nasionalisme, serta mendegradasi cita-cita mewujudkan tujuan bernegara dan hegemoni dunia, “pungkas Dina Hidayana.
