Berita Golkar – Mantan Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru sekaligus politisi Partai Golkar, Tantowi Yahya, mendukung langkah pemerintah memperkuat perdagangan langsung dengan negara pembeli untuk memaksimalkan nilai ekonomi produk Indonesia. Menurutnya, pengalaman perdagangan internasional menunjukkan bahwa kemudahan administrasi, transparansi, serta kepastian stok dan kualitas menjadi faktor penting agar negara produsen tidak terus bergantung pada perantara.
Pernyataan Tantowi selaras dengan langkah Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang menyoroti dugaan bahwa sebagian gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) Indonesia yang dikirim ke Singapura dimanfaatkan untuk perdagangan kembali (re-ekspor) ke negara lain.
Menanggapi dinamika perdagangan tersebut, Tantowi menilai praktik perantara merupakan bagian dari model bisnis yang telah lama dijalankan Singapura. Negara itu memiliki kekuatan sebagai pusat perdagangan internasional meskipun sumber daya alamnya terbatas, antara lain dengan membeli produk dari berbagai negara dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan.
“Singapura itu negara broker. Dari dulu seperti itu. Bisnis utama mereka adalah dagang. Barang-barang yang singgah ke negaranya bisa dijual lagi dengan margin keuntungan. Namanya juga orang dagang,” ujar Tantowi dalam keterangannya.
Ia menceritakan pengalamannya saat bertugas sebagai Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru. Ketika itu, ia menemukan sejumlah produk Indonesia, mulai dari bahan baku kimia hingga ban mobil, pupuk, dan makanan instan, yang masuk ke pasar Selandia Baru melalui negara ketiga. Singapura, Uni Emirat Arab, dan Australia menjadi sejumlah jalur perdagangan yang ditemuinya.
Saat mempertanyakan mengapa pembelian tidak dilakukan langsung dari Indonesia sebagai negara produsen, Tantowi memperoleh dua alasan utama, yakni proses administrasi yang lebih mudah serta jaminan ketersediaan stok dan kualitas barang.
“Ketika saya bertanya mengapa tidak membeli langsung dari Indonesia, jawabannya adalah negara broker memiliki administrasi yang mudah, tidak birokratis, dan transparan. Selain itu, stok dan kualitas barang juga terjamin,” ungkapnya.
Menurut Tantowi, pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Upaya memangkas perantara tidak akan optimal apabila tidak dibarengi pembenahan tata kelola perdagangan, kepastian pasokan, dan peningkatan kepercayaan mitra internasional.
Ia pun mendukung tekad pemerintah memperkuat transaksi langsung dengan negara pembeli agar rantai perdagangan lebih efisien dan nilai tambah yang diperoleh Indonesia semakin besar.
“Kalau ingin menjual langsung ke negara pembeli, kita harus membangun kredibilitas sebagai mitra dagang yang bonafide, menyediakan proses yang mudah, transparan, dan tidak berbelit-belit, serta menjamin stok dan kualitas barang yang dipesan,” tegasnya.
Tantowi juga menyoroti pentingnya perjanjian perdagangan bilateral untuk membuka akses pasar sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pelaku usaha. Menurutnya, strategi perdagangan langsung harus disertai kesiapan sistem dan komitmen untuk memenuhi kebutuhan mitra dagang secara konsisten.
Dalam konteks perdagangan energi, persoalan tersebut menunjukkan bahwa optimalisasi ekspor tidak hanya berkaitan dengan besarnya volume yang dijual, tetapi juga bagaimana Indonesia memperoleh manfaat ekonomi terbaik dari sumber daya yang dimiliki. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan penataan ekspor dan pengadaan energi berjalan sesuai kontrak, efisien, serta tetap menjaga kepastian hubungan dagang dengan negara mitra.
Dengan demikian, tantangan Indonesia bukan sekadar mengurangi peran perantara, melainkan membangun sistem perdagangan yang mampu membuat pembeli merasa lebih mudah, aman, dan kompetitif ketika bertransaksi langsung dengan Indonesia.
