Berita Golkar – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengungkapkan dugaan penyadapan terhadap sejumlah ketua umum (ketum) partai politik di Indonesia. Sedikitnya enam hingga tujuh ketum parpol disebut menjadi sasaran penyadapan ilegal yang belakangan mencuat ke publik.
Sarmuji mengatakan, informasi mengenai penyadapan terhadap para pimpinan partai politik tersebut perlu menjadi perhatian serius. Menurut dia, praktik penyadapan ilegal tidak sejalan dengan prinsip negara demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).
“Katanya semua ketum parpol, paling nggak ada enam atau tujuh ketum parpol disadap. Tentu ini juga secara politik, ini artinya tanda yang tidak baik untuk sebuah negara demokrasi. Apalagi kita ada hak asasi manusia yang harus kita lindungi,” kata Sarmuji di Kementerian Perindustrian, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Ia menyampaikan hal itu seusai menghadiri Sago Business Forum 2026. Selain menjabat Sekjen Golkar, Sarmuji merupakan menteri perindustrian.
Kabareskrim Asep Safrudin sebelumnya mengungkapkan dugaan tindak pidana penyadapan itu denga tersangka eks kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah petinggi Polri lainnya. Penyadapan tersebut berlangsung dalam rentang waktu 2025 hingga 2026. Dalam praktiknya, penyidik menduga penyadapan menyasar sejumlah nomor telepon penting.
Di antaranya nomor telepon presiden Indonesia, pejabat negara, tokoh politik, serta sejumlah orang dari kalangan media dan pihak lainnya. Patut dicatat, sejauh ini belum ada daftar nama-nama korban penyadapan yang dilansir kepolisian.
Sarmuji menegaskan, Partai Golkar mendukung kepolisian mengusut tuntas kasus dugaan penyadapan tersebut. Menurut dia, publik menunggu pengungkapan perkara ini secara transparan, terlebih dugaan penyadapan disebut menyasar kepala negara.
“Golkar mendukung polisi mengusut tuntas, mengungkapkan kasus penyadapan ini secara terang-benderang. Karena publik lagi menunggu, ini menjadi perhatian publik yang sangat luas,” ujarnya, dikutip dari Republika.
Sarmuji menilai penyadapan terhadap kepala negara merupakan pelanggaran serius yang tidak boleh ditoleransi dengan alasan apa pun.
“Menurut saya, penyadapan ilegal apalagi ke kepala negara itu sesuatu yang sangat membahayakan dan sebuah pelanggaran yang sangat berat,” kata dia.
Dia menjelaskan, penyadapan pada prinsipnya dapat dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum terhadap seseorang yang memiliki perkara hukum. Namun, tindakan tersebut harus memiliki dasar dan tidak boleh dilakukan secara ilegal.
“Orang disadap itu kalau punya kasus untuk kepentingan hukum bolehlah disadap. Tapi khusus untuk Presiden, apa pun alasannya, tidak boleh ditoleransi menyadap seorang kepala negara,” ujarnya.
Terkait dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam upaya makar sebagaimana mencuat dalam perkembangan kasus tersebut, Sarmuji menyerahkan sepenuhnya kepada proses pembuktian kepolisian.
“Ya kalau tergantung polisi. Polisi kalau mengindikasikan makar ya itu makar. Tergantung pembuktiannya. Kalau memang itu terbukti makar ya tentu harus ditindak tegas,” kata dia.
Sarmuji berharap kasus tersebut menjadi pelajaran agar praktik penyadapan ilegal terhadap kepala negara tidak kembali terjadi.
“Ini pelajaran, nggak boleh ada lagi ke depan seorang kepala negara disadap. Itu nggak boleh, tidak pernah terjadi lagi. Kita harus pastikan itu tidak akan pernah terjadi lagi,” kata Sarmuji.
Ia tidak merinci identitas enam hingga tujuh ketua umum parpol yang disebut menjadi sasaran penyadapan. Sarmuji juga tidak menjelaskan sumber informasi mengenai dugaan penyadapan terhadap para pimpinan partai politik tersebut.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengonfirmasi penahanan tiga perwira tinggi Polri dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh penting di Indonesia. Salah satu yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan adalah Jenderal LSP.
“Telah dilakukan penahanan terhadap tiga perwira tinggi kepolisian Negara Republika Indonesia, yaitu Jenderal LSP, kemudian Irjen AS, dan kemudian Irjen EHS,” kata dia dalam konferensi di Jakarta. Sementara itu, seorang lainnya berinisial SU masih berstatus sebagai saksi.
Tak ada lagi perwira Polsi berpangkat jenderal dengan inisial itu selain mantan kapolri Listyo Sigit Prabowo yang kini menjabat sebagai kepala Kantor Staf Presiden. Saat dikonfrimasi wartawan, Yusril hanya mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah jenderal polisi aktif. Listyo juga masih jenderal polisi aktif.
Yusril menjelaskan, penetapan tersangka dan penahanan ketiga perwira tinggi tersebut dilakukan setelah Bareskrim Polri melakukan serangkaian pemeriksaan. Penyidik juga telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan status perkara dan menetapkan ketiganya sebagai tersangka.
Yusril mengungkapkan, perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan komunikasi sejumlah tokoh penting di Indonesia melalui telepon seluler maupun perangkat komunikasi lainnya. Menurut dia, pihak-pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan mencakup Presiden Republik Indonesia, sejumlah menteri, politisi, hingga pengusaha.
“Sejumlah tokoh penting di negara kita adalah diintercept atau disadap komunikasinya melalui handphone dan alat-alat komunikasi yang lain, termasuk Presiden Republik Indonesia, sejumlah menteri, sejumlah politisi, dan sejumlah pengusaha. Bukti-bukti sudah dihimpun dan dikumpulkan,” kata Yusril. []
