Berita Golkar – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Masud, menegaskan, komitmen penuhnya dalam mendukung percepatan pengesahan Undang-Undang (UU) Satu Data Indonesia.
Sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), ia menilai integrasi data dari tingkat desa, daerah, hingga pemerintah pusat merupakan kunci utama agar arah pembangunan nasional tidak salah sasaran.
Penegasan tersebut disampaikan Gubernur Rudy Masud usai menghadiri Sosialisasi Peran Strategis UU Satu Data Indonesia di Gedung Bappenas, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Dengan sistem data terpadu dan terintegrasi, pemerintah di tingkat pusat maupun daerah tidak akan lagi berjalan sendiri-sendiri.
“Kebijakan pembangunan nantinya akan jauh lebih terukur, presisi, dan memiliki jalan pintas yang jelas,” ungkap Gubernur Rudy Masud, dikutip dari tribunnews.
Politisi yang kini memimpin organisasi para gubernur se-Indonesia itu berjanji akan mengonsolidasikan seluruh pemerintah provinsi untuk mengawal dan menerapkan sistem Satu Data Indonesia di daerah masing-masing.
Mengingat lanskap geografis Indonesia yang sangat luas, ketersediaan road map berbasis data valid dianggap sebagai kebutuhan mendesak untuk tata kelola pemerintahan yang responsif.
“Kita memiliki tantangan wilayah yang sangat luas dan kompleks. Satu Data ini akan menjadi kompas bagi seluruh kepala daerah agar penyusunan RPJMD dan eksekusi program di lapangan benar-benar berpatokan pada data riil masyarakat,” lugasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kaltim, Muhaimin, memastikan bahwa Bumi Etam sebenarnya telah melangkah lebih awal lewat Peraturan Gubernur (Pergub) Kaltim Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data Kalimantan Timur.
Langkah selanjutnya tinggal mengharmonisasikan regulasi daerah tersebut dengan payung hukum nasional yang baru.
Prinsipnya Kalimantan Timur sudah punya fondasi lewat Pergub Satu Data. Kehadiran UU Satu Data Indonesia ini akan memperkuat sinkronisasi data hingga ke tingkat kabupaten dan kota.
“Sehingga perencanaan program kepala daerah jadi jauh lebih tajam dan terukur,” jelas Muhaimin.
Agenda sosialisasi berskala nasional tersebut turut dihadiri jajaran menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Mendagri Tito Karnavian, Menkomdigi Meutya Hafid, MenPAN-RB Rini Widyantini, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan, serta Kadiskominfo Kaltim Ririn Sari Dewi. []
