Berita Golkar – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, melontarkan kritik terhadap kinerja komunikasi pemerintah, khususnya yang dilakukan oleh para menteri dan juru bicara Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai sejumlah kebijakan strategis yang telah dirancang dengan matang belum tersampaikan secara efektif kepada publik.
Menurut Idrus, persoalan utama bukan terletak pada substansi kebijakan. Ia meyakini, arah kebijakan pemerintah telah memiliki fondasi kuat, baik dari sisi ideologi, falsafah bangsa, konstitusi, hingga semangat kebersamaan sebagai bangsa majemuk. Namun, lemahnya komunikasi membuat kebijakan tersebut kerap disalahpahami masyarakat.
“Itu memang sudah terencana dengan berbagai proyeksinya, bukan tiba masa tiba akal,” kata Idrus kepada wartawan, Minggu (29/3/2026), dikutip dari Jawapos.
Ia menegaskan, tanpa penjelasan yang utuh dan sistematis, publik dapat melihat pemerintah seolah berjalan tanpa arah. Seharusnya, para pembantu presiden berperan aktif mendukung dan menjelaskan kebijakan yang diambil, bukan sebaliknya.
Ia menilai, secara objektif pemerintahan Prabowo memulai langkah dengan niat baik yang selaras dengan ideologi dan falsafah bangsa. Komitmen tersebut tercermin dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai “rumah besar bersama” serta mendorong partisipasi seluruh elemen bangsa dalam pembangunan.
Ia juga menyoroti pentingnya kesinambungan pembangunan nasional. Program strategis dari pemerintahan sebelumnya tetap dilanjutkan, termasuk hilirisasi industri yang dinilai penting untuk memperkuat kemandirian ekonomi.
Selain itu, pemerintah telah merumuskan kebijakan mendasar yang bersifat prospektif dan antisipatif, seperti ketahanan energi dan pangan, pengembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau artificial intellligence (AI), serta pemberdayaan koperasi dan UMKM.
“Secara konsep itu sudah benar. Ini kebijakan mendasar, prospektif, dan antisipatif,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengingatkan kebijakan besar membutuhkan narasi yang kuat, terbuka, dan konsisten. Pemerintah harus mampu menjelaskan tindak lanjut kebijakan secara rinci, termasuk berbagai skenario yang mungkin terjadi.
“Perlu dijelaskan tindak lanjut kebijakan itu seperti apa, dari pilihan terbaik sampai yang terburuk. Itu harus disampaikan secara terbuka,” bebernya.
Dalam kritiknya, Idrus secara khusus menyoroti peran juru bicara dan para menteri yang dinilai belum optimal dalam menjelaskan arah kebijakan pemerintah.
“Juru bicara itu tidak mampu menjelaskan narasi argumentasi kebijakan. Mestinya setiap kebijakan dijelaskan sejak awal, bukan setelah ada kritik. Juru bicara harus kreatif menjelaskan narasi, bukan sekadar menjawab,” tegasnya.
Di tengah kritik tersebut, Idrus turut menyoroti tekanan global, terutama akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Konflik tersebut berdampak pada terganggunya pasokan energi global, termasuk di kawasan Asia Tenggara.
Sejumlah negara seperti Vietnam, Thailand, dan Laos telah mengambil langkah penghematan energi, sementara Filipina dilaporkan menetapkan status darurat energi nasional. Menurutnya, kondisi global tersebut seharusnya dijelaskan secara terbuka kepada publik agar masyarakat memahami bahwa kebijakan pemerintah dipengaruhi dinamika internasional.
“Masuknya Indonesia ke forum tertentu itu bukan berarti tunduk. Itu strategi komunikasi politik agar kita bisa menjelaskan posisi kita secara lebih luas,” urainya.
Idrus menilai pola komunikasi pemerintah selama ini masih cenderung reaktif, di mana penjelasan baru disampaikan setelah kebijakan menjadi polemik di ruang publik.
“Seharusnya dijelaskan lebih awal, sebelum jadi polemik. Kalau rakyat sudah paham, kritik yang muncul justru menjadi solusi,” tuturnya.
Di sisi lain, Idrus menegaskan bahwa Partai Golkar tetap berada dalam barisan pendukung pemerintah. Hal ini sesuai dengan arahan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia.
Ia menambahkan, Bahlil meminta seluruh kader Golkar berada di garis terdepan dalam mengimplementasikan, menerjemahkan, dan menjelaskan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.
“Partai Golkar harus total menjadi bagian terdepan untuk memastikan kebijakan presiden yang bersifat mendasar, prospektif, dan antisipatif dapat dipahami rakyat,” tegasnya.
“Substansi penting, tapi narasi juga menentukan. Tanpa komunikasi yang jelas, kebijakan yang benar pun bisa dianggap salah,” pungkasnya. []
