Berita Golkar – Presiden Prabowo Subianto telah dihajar sebelum hasil diplomasinya terlihat. Kritik datang cepat, penilaian dibuat tergesa, dan kesimpulan dibangun ketika proses belum selesai. Bergabungnya Indonesia dalam Board of Peace (BoP) serta kunjungan ke Amerika Serikat memicu reaksi keras di ruang publik. Beberapa orang membaca langkah ini sebagai pergeseran arah, bahkan ada yang menilai dengan kecurigaan seolah Indonesia sedang meninggalkan posisi historisnya dalam isu Palestina.
Respons semacam ini menunjukkan betapa kuatnya sensitivitas publik terhadap geopolitik global. Namun, kecepatan menilai sering melampaui kedalaman memahami, dan di sinilah diskursus kehilangan keseimbangan. Dalam politik luar negeri, persepsi yang terburu-buru sering lebih mencerminkan kegelisahan politik daripada analisis strategis.
Diplomasi Tidak Dilakukan dari Tribun Moral
Diplomasi negara tidak bergerak melalui simbol, tetapi melalui strategi. Ia membutuhkan kalkulasi panjang, negosiasi berlapis, dan keberanian mengambil keputusan yang sering tidak nyaman bagi logika publik yang terbiasa dengan garis moral yang kaku.
Negara bergerak dengan pembacaan realitas yang kompleks. Dalam dunia multipolar hari ini, kemampuan berbicara dengan berbagai kekuatan sekaligus menjadi syarat untuk bertahan sekaligus memengaruhi arah percaturan global.
Politik luar negeri bebas aktif yang sejak awal menjadi fondasi Indonesia selalu berkembang mengikuti perubahan lanskap global tidak pernah rigid atau membeku dalam satu metode. Bebas aktif tidak sekadar menjaga jarak, melainkan navigasi aktif di tengah arus kepentingan yang saling bertabrakan.
Dalam konteks ini, keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional, termasuk yang berkaitan dengan konflik Gaza, harus dibaca sebagai bagian dari strategi engagement, dan evolusi strategi diplomasi.
Masuk ke forum internasional sering disalahpahami sebagai bentuk legitimasi terhadap pihak tertentu. Cara pandang seperti ini menyederhanakan diplomasi menjadi sekadar simbol keberpihakan.
Dalam politik luar negeri, mereka yang berdiri di tribun moral sering lupa bahwa keputusan nyata selalu diambil di meja negosiasi.
Dalam praktik hubungan internasional, hadir di meja perundingan justru membuka peluang memengaruhi arah pembicaraan dan menjaga posisi tawar. Menghindari forum mungkin memberi kenyamanan moral, tetapi tidak pernah memberi pengaruh strategis.
Diplomasi dan Tribun Moral
Kritik yang muncul belakangan, bahkan dari seorang politisi senior yang memberikan framing buruk kepada Prabowo, memperlihatkan kecenderungan melihat politik luar negeri dari tribun moral yang absolut.
Narasi seperti ini menilai langkah diplomatik dengan standar hitam-putih, seolah setiap interaksi adalah tanda kesetiaan atau pengkhianatan. Cara pandang tersebut mengabaikan kenyataan bahwa diplomasi bekerja di wilayah abu-abu, tempat kepentingan negara harus dijaga tanpa kehilangan kemampuan berdialog.
Komitmen Indonesia terhadap Palestina adalah bagian dari identitas politik luar negeri yang telah lama berdiri. Sejarah menunjukkan bahwa pemimpin besar memahami perbedaan antara prinsip dan strategi. Bung Karno membangun jejaring global dengan fleksibilitas tinggi, karena ia menyadari bahwa idealisme membutuhkan kecerdikan agar dapat bertahan dalam realitas geopolitik.
Dalam konteks konflik Gaza, kehadiran Indonesia dalam forum internasional tidak dapat disederhanakan sebagai perubahan arah moral. Justru di situlah diplomasi diuji, apakah sebuah negara memiliki keberanian untuk masuk dan berbicara, atau memilih berdiri di luar sambil menjaga kenyamanan retorika.
Politik luar negeri tidak boleh dilihat dari perspektif kompetisi kesalehan moral. Melainkan politik luar negeri merupakan seni menjaga kepentingan nasional tanpa kehilangan arah sejarah.
Dihajar Sebelum Hasil Terlihat
Di era komunikasi instan, kritik sering lahir lebih cepat daripada hasil. Presiden dihajar ketika proses baru dimulai, dinilai ketika negosiasi masih berlangsung, dan disimpulkan sebelum dampak nyata terlihat. Fenomena ini merupakan refleksi dari kecenderungan publik yang ingin jawaban instan atas persoalan yang secara alami membutuhkan waktu.
Diplomasi jarang menghasilkan headline instan yang dramatis. Diplomasi bekerja dalam tiga lapisan yakni percakapan tertutup, kompromi strategis, dan pembentukan kepercayaan jangka panjang. Semua ini tidak selalu terlihat oleh publik.
Tanpa stabilitas dukungan domestik, posisi tawar sebuah negara justru melemah di hadapan kekuatan global. Kritik tentu bagian dari demokrasi, tetapi kritik yang terlalu dini dapat mengganggu proses yang sedang dibangun dengan hati-hati.
Kunjungan ke Amerika Serikat harus dibaca dalam kerangka lebih luas. Dunia yang semakin terfragmentasi membutuhkan pemimpin yang mampu bergerak lincah tanpa kehilangan arah.
Prabowo menunjukkan pendekatan soft diplomacy yang mencoba menjembatani kepentingan, tanpa kehilangan kepentingan nasional. Mengalir mengikuti dinamika global sambil tetap berdiri pada kepentingan nasional adalah esensi dari bebas aktif yang relevan dengan abad ke-21.
Akhirnya, politik luar negeri yang matang selalu menuntut kepala dingin dan perspektif jangka panjang. Menghakimi sebelum hasil terlihat mungkin memberi kepuasan emosional sesaat, tetapi tidak memperkuat posisi Indonesia di panggung global.
Indonesia membutuhkan keberanian untuk berdialog, kecerdikan untuk membaca momentum, dan kesabaran untuk melihat hasil yang lahir dari proses panjang diplomasi. []
Oleh: Prof. Dr. Ali Mochtar Ngabalin, S.Ag., M.Si, Ketua DPP Partai Golkar Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional/Guru Besar Hubungan Internasional Busan University of Foreign Studies (BUFS), Korea Selatan/Visiting Professor Tomsk State University (TSU), Federasi Rusia
