Berita Golkar – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat membuka ruang diskusi dengan Lemhannas soal arah konsumsi media generasi muda.
Dalam pertemuan yang berlangsung Senin (13/4/2026), rombongan KPID Jabar diterima langsung oleh Gubernur Lemhannas, Tb Ace Hasan Syadzily, dengan agenda utama memaparkan hasil riset bertajuk “Media Habbit Gen Z, Perspektif Pancagatra”.
Riset tersebut menyoroti adanya perubahan pola interaksi sosial yang cukup tajam. Pergeseran ini terjadi seiring meningkatnya intensitas penggunaan media sosial di kalangan generasi muda, yang berdampak pada cara mereka berkomunikasi dan memandang lingkungan sosial.
Dalam audiensi tersebut, Ketua KPID Jabar Adiyana Slamet menjelaskan, jika mengacu pada istilah yang sering digaungkan Lemhannas, yakni geocybernetic, arus penetrasi global melalui media digital kini bergerak sangat cepat dan masif.
Proses ini tidak hanya menyentuh aspek teknologi, tetapi juga membawa nilai-nilai ideologi, politik, ekonomi, sosial, hingga budaya ke dalam kehidupan masyarakat.
“Jika negara tidak membuat instrumen regulasi, maka akan menganggu ketahanan nasional. Sejauh ini, lembaga penyiaran baik radio maupun TV ikut serta dalam mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh, di tengah disrupsi informasi yang mendekonstruksi Ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Problemnya adalah, platform berbasis internet belum ada yang mengawasi, seperti halnya TV dan radio yang diawasi KPI atau KPID,” katanya, dikutip dari Tribunnews.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa penggunaan media digital yang tidak terkendali memberi dampak langsung terhadap berbagai dimensi kehidupan. Pada sisi ideologi, terjadi perubahan nilai serta cara berpikir. Sementara dalam aspek pertahanan dan keamanan, muncul ancaman baru seperti penyebaran hoaks dan penyalahgunaan informasi.
Di sisi lain, Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily menilai KPID Jabar memiliki posisi yang sangat strategis dalam menjaga kualitas siaran. Menurutnya, lembaga ini berperan penting agar masyarakat tetap mendapatkan konten yang edukatif, informatif, sekaligus menghibur, baik melalui televisi maupun radio, terlebih di Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia.
“Masalahnya adalah, masyarakat kita semakin jarang nonton televisi. Begitupun pendengar radio menurun drastis. Di sisi lain, masyarakat mendapatkan informasi maupun tayangan lainnya dari platform digital berbasis internet. Nah di sini belum ada pihak yang mengawasi,” kata Ace.
Ace juga menekankan bahwa perlindungan terhadap masyarakat dari konten digital tidak bisa ditunda lagi. Ia menyebut, regulasi menjadi kunci untuk mengisi kekosongan pengawasan yang selama ini belum menyentuh platform berbasis internet.
“Kita sekarang agak sulit. KPI tak punya kewenangan untuk lakukan upaya perlindungan masyarakat dari platform internet. Siapa yang bisa kontrol itu? Siapa kontrol Tiktok, Instagtam atau platform medsos lain. Terlebih lagi, aspek perubahan demografi kita yang kini mungkin didominasi gen Alfa yang kecendrungan kuatnya adalah digital native. Itu berdampak pada semua aspek kehidupan,” jelas mantan Ketua DPD Partai Golkar Jabar ini.
Dalam pandangannya, kedaulatan digital menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Tanpa itu, Indonesia berpotensi hanya menjadi pasar bagi kepentingan asing yang masuk melalui berbagai saluran digital.
“Kalo tidak, kita cuma akan jadi pasar negara asing, dengan berbagai kepentingan yang mereka susupkan, baik itu ekonomi, sosial budaya, bahkan ideologi dan pilitik. Sekarang ini kita bisa melihat penetrasi nilai-nilai asing yang negatif yang masuk, meracuni ke dalam mindset anak-anak muda kita, yang pada gilirannya melemahkan ketahanan nasional,” tambah Ace yang juga Waketum DPP Partai Golkar ini. []
