Berita Golkar – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid membantah peredarnya informasi terkait transfer data Warga Negara Indonesia (WNI) ke Amerika Serikat (AS). Kabar transfer data ini, terkait kesepakatan Agreement on Reciprocal Trade (ART), antara Indonesia dengan AS beberapa waktu lalu.
Ia menuturkan bahwa dalam kesepakatan itu, pemerintah Indonesia sama sekali tidak memberikan data warganya ke Amerika Serikat. Sehingga ditegaskan Menkomdigi, bahwa kabar yang beredar di tengah-tengah publik ini, telah mencederai kepercayaan publik terhadap kerja pemerintah.
“Banyak terjadi mispersepsi adalah bahwa pemerintah memberikan datanya, itu tidak betul sama sekali. Kemudian pemerintah akan menukarkan data 280 juta, itu juga hoaks yang mencederai pengetahuan dari masyarakat,” kata Meutya saat ditemui wartawan di Rumah Dinas (Rumdin) Menkomdigi, Jakarta, Jumat (27/2/2026), dikutip dari RRI.
Ia menjelaskan bahwa kesepakatan ART itu justru memperkuat regulasi penggunaan data WNI yang didaftarkan secara mandiri di sejumlah sistem AS. Seperti diantaranya diungkapkan Menkomdigi, yakni terkait pendaftaran sistem pembayaran yang memiliki basis di AS, serta sistem registrasi platform milik AS.
“Sekarang data ini, di era seperti ini menjadi sebuah komoditas juga yang harus diakui dia tidak bisa tidak bergerak. Kita ikut digital platform-nya milik Amerika, kita melakukan digital payment milik Amerika, itu sebetulnya pertukaran data, itu sebetulnya sudah terjadi,” ujarnya.
Kendati demikian dalam praktek penggunaan data tersebut ditegaskan Meutya, diperketat dengan kesepakatan ART. Ia menyatakan, transfer data dalam kesepakatan tersebut akan menjunjung tinggi prinsip hukum di masing-masing negara.
“Jadi, apa yang dilakukan ART ini adalah untuk memberikan kerangkah hukum terhadap apa yang sudah berlaku saat ini. Perjanjian ART itu adalah membuka pertukaran antara Amerika dengan Indonesia dengan prinsip-prinsip pelindungan data yang sesuai dengan kedua negara tersebut,” kata Menkomdigi Meutya. []
