Ahmad Doli Kurnia Dorong Badan Khusus Dana Otsus Aceh, Soroti Manfaat yang Belum Terasa

Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Doli Kurnia, mengatakan keberadaan badan tersebut diusulkan agar penyaluran dan pemanfaatan Dana Otsus Aceh dapat lebih optimal dan benar-benar dirasakan masyarakat.

“Kita mengusulkan ada badan. Badan Koordinasi Pelaksana Otonomi, Dana Otonomi Khusus. Kan isunya selama ini kan, Dana Otonomi Khusus, termasuk di Papua. Kemarin sama Aceh itu, dirasakan tidak kelihatan gitu langsung dirasakan oleh masyarakat,” kata Doli kepada wartawan, Selasa (26/5/2026).

Badan tersebut nantinya diharapkan dapat memastikan penggunaan Dana Otsus lebih tepat sasaran, termasuk mendukung program prioritas di tingkat kabupaten dan kota.

“Nah, tinggal tadi perdebatannya, badan itu isinya siapa aja. Kalau ngikutin otonomi khusus Papua, di sana ada unsur pemerintahnya, gitu loh. Nah, teman-teman di Aceh ini, ingin itu langsung di bawah kendali gubernur, gitu loh,” ujarnya, dikutip dari Akurat.

Selain pembentukan badan koordinasi, Baleg DPR juga membahas keberlanjutan status otonomi khusus Aceh yang masa berlakunya akan berakhir pada tahun depan.

“Untuk memastikan apakah otonomi khusus Aceh itu dilanjutkan atau tidak 20 tahun yang akan datang karena sudah habis kan, tahun depan kan habis. Termasuk konsekuensinya Dana Otsus-nya,” kata Doli.

Untuk itu, DPR telah berkomunikasi dengan pemerintah dan terdapat sinyal bahwa status kekhususan Aceh beserta Dana Otsus akan diperpanjang.

Dalam pembahasan revisi UU PA, muncul pula aspirasi agar besaran Dana Otsus Aceh disamakan dengan Papua, yakni sebesar 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Saat ini Dana Otsus Aceh berada di angka 2 persen dari DAU nasional dan secara bertahap akan turun menjadi 1 persen.

“Nah, kalau yang 20 tahun kemarin kan 15 tahun itu 2 persen, terus nanti di akhir tahun jadi regresif tinggal 1 persen. Nah, mereka nggak mau lagi, penginnya mereka konsisten 2,25 persen,” ujarnya.

Usulan tersebut telah diakomodasi Baleg DPR, dan nantinya akan dibahas lebih lanjut antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. []