![](https://golkarpedia.com/wp-content/uploads/2026/06/ampi.jpg")
Berita Golkar – Ketua KNPI Bidang Informasi dan Komunikasi, Achmad Annama memberikan apresiasi tinggi atas suksesnya penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi yang dinilai menjadi tonggak baru dalam tata kelola pelayanan haji Indonesia. Annama menilai keberhasilan tersebut buah dari komitmen Presiden RI Prabowo Subianto yang menghadirkan Kementerian Haji dan Umrah sebagai institusi khusus untuk memperkuat pelayanan kepada jemaah.
Menurut Wakil Ketua Organisasi Pemuda Gerakan Non Blok (NAMYO) Indonesia ini, keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini tidak terlepas dari kepemimpinan Menteri Haji dan Umrah, Dr. K.H. Mochamad Irfan Yusuf Hasyim (Gus Irfan), bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak yang mampu menghadirkan tata kelola penyelenggaraan haji lebih profesional, terukur, serta berorientasi pada keselamatan dan kenyamanan jemaah.
“Keberhasilan penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan kebijakan Presiden Prabowo membentuk Kementerian Haji dan Umrah itu langkah yang sangat tepat. Haji merupakan pelayanan publik yang menyangkut jutaan umat Islam Indonesia sehingga membutuhkan institusi yang fokus, profesional, dan memiliki orientasi pelayanan yang kuat,” ujar Achmad Annama.
Direktur Komunikasi Nusantara Riset Indonesia (NRI) ini menilai pembenahan sepanjang penyelenggaraan haji 2026 berhasil menjawab sejumlah persoalan klasik yang bertahun-tahun menjadi tantangan pelayanan jemaah Indonesia.
“Alhamdulillah! Pak Menteri Gus Irfan dan Pak Wamen Dahnil berhasil menunjukkan kepemimpinan yang responsif. Banyak persoalan yang sebelumnya selalu berulang kini mampu diminimalisir melalui tata kelola yang lebih modern, koordinasi yang semakin solid, dan pengambilan keputusan yang cepat di lapangan,” kata Annama.
Ketua Depinas SOKSI ini menilai sedikitnya ada 4 capaian penting yang menjadi fondasi transformasi penyelenggaraan haji Indonesia. Pertama, percepatan proses administrasi keberangkatan sehingga penerbitan visa selesai lebih awal dan memberikan kepastian bagi seluruh jamaah.
“Kedua, distribusi Kartu Nusuk sejak di Tanah Air mempercepat pelayanan sekaligus mengurangi risiko jemaah mengalami kendala administrasi ketika tiba di Arab Saudi,” papar Annama
Ketiga, eks Bendahara PP IPNU 2006-2009 ini menyebut penerapan kontrak multiyears untuk layanan akomodasi, transportasi, dan konsumsi memberikan kepastian kualitas pelayanan sekaligus memperkuat posisi tawar Indonesia dalam memperoleh fasilitas terbaik.
“Keempat, pengawasan lebih ketat di fase puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna), termasuk pengendalian kapasitas tenda dan rasio tempat tidur sehingga mampu meminimalisasi kepadatan yang berpotensi membahayakan jamaah,” lanjut Annama.
Tak lupa Digital Branding Consultant ini juga mengapresiasi sinergi Kementerian Haji dan Umrah, petugas penyelenggara ibadah haji, pemerintah Arab Saudi, dan seluruh pemangku kepentingan yang dinilai berhasil menciptakan koordinasi pelayanan yang jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Transformasi yang dilakukan bukan hanya menghadirkan pelayanan lebih nyaman, tapi juga memastikan perlindungan dan keselamatan jemaah sebagai prioritas utama. Inilah wajah baru penyelenggaraan haji Indonesia yang patut dipertahankan dan terus disempurnakan,” tegas Annama.
Meski memberikan apresiasi tinggi, Ketua Departemen MPO DPP Partai Golkar ini mengingatkan agar evaluasi tetap dilakukan secara berkelanjutan, terutama terkait pengelolaan pergerakan jamaah, distribusi logistik, pelayanan bagi jemaah lansia, hingga optimalisasi pemanfaatan teknologi digital.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Menteri Haji Gus Irfan, Wakil Menteri Dahnil Anzar Simanjuntak, seluruh petugas haji, dan semua pihak yang telah bekerja melayani tamu-tamu Allah. Keberhasilan ini harus menjadi fondasi standar pelayanan haji Indonesia yang semakin berkualitas, semakin humanis, dan semakin membanggakan di tingkat dunia,” pungkas Achmad Annama. []
