Walikota Mataram Mohan Roliskana Siapkan Regulasi Penarikan Pajak untuk Kos-Kosan Mewah

Berita Golkar – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram bakal menyiapkan regulasi penarikan pajak bagi usaha rumah kos. Hal itu dilatarbelakangi oleh maraknya kos-kosan mewah di Mataram.

Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana, menuturkan pembahasan tentang potensi pajak dari sektor kos-kosan sudah sempat disampaikan saat rapat paripurna DPRD Mataram beberapa waktu lalu. Mohan optimistis dewan akan mendukung langkah tersebut.

“Saat rapat dengan DPRD kemarin, saya sampaikan bahwa semangat pemerintah daerah adalah terus menggali potensi-potensi pendapatan daerah yang sah dan resmi,” kata Mohan, Selasa (21/7/2026), dikutip dari Detik.

Mohan mengungkapkan, usaha rumah pondokan atau kos bisa menjadi potensi sumber PAD Kota Mataram. Saat ini, dia berujar, Pemkot Mataram baru memiliki regulasi tentang pengelolaan serta pengawasan kos.

“Menarik pajak itu harus ada dasar hukumnya, baik melalui peraturan daerah maupun peraturan wali kota. Saat ini yang sudah ada baru Perda mengenai pengelolaan dan pengawasan. Sedangkan untuk penarikan pajak atau retribusi belum ada,” sambungnya.

Sebelumnya, pengusaha hotel di Mataram mengeluhkan menjamurnya kos-kosan mewah di daerah itu. Musababnya, para wisatawan lebih memilih menginap di kos elite ketimbang di hotel berbintang. Fasilitas yang ditawarkan pun layaknya hotel bintang, tetapi dengan harga lebih murah.

Ketua Asosiasi Hotel Mataram (AHM), I Made Adiyasa, mengungkapkan keresahan para pelaku hotel di Mataram telah dirasakan sejak lama. Menurutnya kos-kosan elite itu beroperasi di luar koridor izin yang seharusnya.

“Sebenarnya kos-kosan itu bukan kompetitor hotel, nggak ada masalah sebenarnya. Tapi yang jadi perhatian kami adalah bagaimana operasionalnya,” kata Adiyasa.

Menurut Adiyasa, para pelaku hotel di Mataram mengeluhkan kos-kosan elite itu karena menyediakan penyewaan kamar harian hingga mingguan. Padahal, menurut dia, izin kos-kosan hanya untuk sewa bulanan. Adiyasa menilai hal itu merugikan pengelola hotel secara legal maupun fiskal.

“Yang jadi masalah, kos-koe elite ini pada operasionalnya mereka melayani harian bukan mingguan. Itu yang jadi masalah. Dari sisi aturan, (pengelola kos) tidak sesuai dengan izin. Lalu, tidak memberikan kontribusi apa-apa ke pemerintah,” ucapnya. []