Catatan Dari Kunjungan Partai Golkar ke Tiongkok: Inspirasi Transformasi Industri dan Pemerataan Pembangunan

Berita Golkar – Kunjungan Delegasi Partai Golkar ke Republik Rakyat Tiongkok pada 15–23 Juli 2026 memberikan kesempatan bagi saya untuk memahami secara langsung strategi pembangunan yang mengantarkan Tiongkok menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Dalam sesi perkuliahan di Sekolah Partai Akademi Administrasi Hunan, Kota Changsha, yang disampaikan oleh Professor Mao Mingfang dan Associate Professor Wu Nan, saya memperoleh gambaran mengenai transformasi ekonomi, pembangunan industri, serta strategi pemerataan pembangunan antarwilayah. Catatan ini merupakan refleksi atas pengalaman tersebut sekaligus upaya memahami pelajaran yang dapat dipetik bagi pembangunan Indonesia.

Transformasi ekonomi Tiongkok tidak dapat dipisahkan dari kebijakan Reformasi dan Keterbukaan yang dimulai oleh Deng Xiaoping pada tahun 1978. Deng memperkenalkan pendekatan pembangunan yang pragmatis melalui ungkapannya yang terkenal, “Tidak masalah kucing hitam ataupun kucing putih, yang penting dapat menangkap tikus.” Filosofi tersebut menegaskan bahwa keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih penting daripada perdebatan ideologis mengenai sistem ekonomi. Reformasi tersebut membuka ruang bagi mekanisme pasar, investasi, industrialisasi, dan modernisasi tanpa meninggalkan peran negara dalam mengarahkan pembangunan (Deng Xiaoping, 1978).

Menurut Associate Professor Wu Nan, Produk Domestik Bruto (PDB) Tiongkok meningkat sekitar 381 kali lipat dari 367,9 miliar RMB pada tahun 1978 menjadi sekitar 140,2 triliun RMB pada tahun 2025. PDB per kapita meningkat sekitar 152 kali lipat, sedangkan jumlah penduduk miskin berhasil ditekan dari sekitar 770 juta jiwa pada tahun 1978 menjadi nol persen pada akhir tahun 2020 berdasarkan standar kemiskinan nasional Tiongkok (Wu Nan, 2026). Di tengah perlambatan ekonomi global, ekonomi Tiongkok juga tetap tumbuh sekitar lima persen pada tahun 2025 dengan sektor manufaktur, teknologi tinggi, dan konsumsi domestik sebagai penggerak utama (National Bureau of Statistics of China, 2026).

Pertanyaan yang paling menarik bagi saya adalah bagaimana Tiongkok mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah timur yang lebih maju dengan wilayah tengah dan barat yang sebelumnya relatif tertinggal? Wilayah pesisir seperti Shanghai, Shenzhen, dan Guangzhou berkembang lebih dahulu karena menjadi pusat perdagangan dan investasi. Sebaliknya, provinsi seperti Gansu, Xinjiang, Yunnan, dan Tibet memperoleh perhatian khusus melalui strategi pembangunan kawasan barat, pembangunan infrastruktur, serta penguatan konektivitas nasional.

Jawaban yang paling komprehensif saya peroleh dari Peng Xiubin, Direktur Jenderal Asia Tenggara dan Selatan Departemen Internasional Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok. Menurutnya, pembangunan kawasan barat menjadi bagian penting dari strategi nasional melalui kebijakan Western Development Strategy. Pemerintah pusat menerapkan redistribusi fiskal melalui transfer anggaran dari provinsi-provinsi yang lebih maju kepada daerah yang tertinggal di sebelah barat. Dana tersebut digunakan untuk membangun jalan raya, kereta api cepat, bandara, bendungan, rumah sakit, sekolah, hingga jaringan digital sehingga pemerataan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada investasi asing (Peng Xiubin, 2026). Pendekatan inilah yang mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai provinsi pedalaman, termasuk Hunan, Gansu, dan Xinjiang.

Garis Besar Rencana Lima Tahun ke-15 (2026–2030) yang dicanangkan Presiden Xi Jinping menjadi acuan dari skema pembangunan dan modernisasi Tiongkok. Prioritas pembangunan meliputi penguatan industri modern, kemandirian teknologi, perluasan pasar domestik, keterbukaan ekonomi, modernisasi pertanian, pembangunan regional yang lebih seimbang, serta percepatan transformasi hijau menuju ekonomi rendah karbon. Konsistensi perencanaan jangka panjang melalui Rencana Lima Tahun menjadi salah satu karakter utama pembangunan Tiongkok.

Provinsi Hunan merupakan contoh keberhasilan strategi tersebut. Kawasan ini berkembang menjadi pusat manufaktur alat berat, perkeretaapian, dan material maju. Delapan dari sepuluh mesin beton dunia diproduksi di Hunan, sementara klaster industri perkeretaapiannya memiliki tingkat kemandirian komponen lebih dari 80 persen. Kawasan Perdagangan Bebas Hunan dan Zona Kerja Sama Ekonomi Tiongkok–Afrika semakin memperkuat posisi Hunan sebagai pusat inovasi dan perdagangan internasional (Wu Nan, 2026).

Sementara itu, Professor Mao Mingfang menjelaskan bahwa transformasi industri Tiongkok saat ini bertumpu pada pengembangan kendaraan energi baru, baterai litium, dan industri fotovoltaik. BYD telah menjadi produsen kendaraan listrik terbesar di dunia berdasarkan volume penjualan pada 2024 dan mempertahankan pertumbuhan yang kuat hingga 2025. Di sektor alat berat, SANY Group berkembang menjadi salah satu produsen terbesar dunia melalui strategi globalisasi, digitalisasi, dan dekarbonisasi. Sementara itu, Huawei memperkuat daya saing Tiongkok melalui pengembangan jaringan 5G, komputasi awan, kecerdasan buatan, serta kolaborasi dengan Seres dalam pengembangan kendaraan pintar berbasis HarmonyOS (Mao Mingfang, 2026).

Karena gaya manajerial dan kepemimpinan tokoh seperti presiden Xi Jinping, penting bagi sebuah negera seperti RRT untuk kontrol full (baca: sentralisasi kekuasaan harus dan sangat perlu dengan gaya absolut) termasuk kontrol ideologi yang ketat dan pendekatan manajemen mikro (micro management) yang tegas. Karena, sebelumnya Tiongkok menggunakan sistem kepemimpinan kolektif, Xi telah mengonsolidasikan kontrol penuh atas Partai Komunis Tiongkok (PKT), Militer dan Pemerintahan ke dalam genggaman personalnya. Presiden Xi mampu menunjukan karakteristiknya yang kuat dalam memimpin RRT demikian halnya kemampuan luar biasa dengan melakukan kontrol penuh pada tata pemerintahan dan organisasi PKT (baca buku Xi Jinping “The Governance of China”)

Bagi saya, pelajaran terpenting dari pengalaman Tiongkok adalah bahwa keberhasilan pembangunan bukan hanya ditentukan oleh tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi oleh kemampuan negara menjaga kesinambungan kebijakan, membangun infrastruktur secara masif, mengembangkan industri nasional, dan mendistribusikan hasil pembangunan secara lebih merata. Pengalaman Tiongkok tentu tidak dapat diterapkan secara utuh karena perbedaan sistem politik dan kondisi sosial setiap negara. Namun, konsistensi perencanaan, keberanian membangun industri strategis, serta komitmen mengurangi ketimpangan antarwilayah merupakan pelajaran penting yang layak menjadi bahan refleksi bagi pembangunan Indonesia di masa depan. []

Oleh: Adhe Nuansa Wibisono, Ph.D, Pokja Hubungan Luar Negeri DPP Partai Golkar/Dosen Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Paramadina