Wagub Edy Pratowo Dorong Percepatan Realisasi Anggaran demi Optimalkan Pembangunan Kalteng

Berita Golkar – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggelar Rapat Koordinasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Juli 2026 di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Selasa (4/8). Kegiatan ini menjadi forum evaluasi untuk mengukur capaian pelaksanaan program sekaligus menyusun langkah percepatan realisasi anggaran agar pembangunan berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo mengatakan, pengelolaan anggaran yang akuntabel dan tepat sasaran merupakan salah satu faktor utama dalam mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, Rakor TEPRA diharapkan tidak hanya menjadi agenda evaluasi rutin, tetapi juga menghasilkan solusi konkret terhadap berbagai kendala yang dihadapi perangkat daerah maupun pemerintah kabupaten dan kota.

Menurut Edy, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkomitmen mewujudkan pembangunan yang merata hingga menjangkau wilayah pedalaman. Komitmen tersebut selaras dengan visi pembangunan daerah untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat Kalimantan Tengah melalui semangat kearifan lokal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, dikutip dari KaltengPedia.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga memberikan apresiasi kepada tiga perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta tiga pemerintah kabupaten yang berhasil mencatatkan capaian penyerapan anggaran tertinggi hingga akhir Juli 2026. Ia berharap capaian tersebut dapat dipertahankan dengan tetap mengedepankan kualitas pelaksanaan kegiatan.

Meski demikian, Edy mengingatkan bahwa realisasi keuangan dan fisik secara umum, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, masih perlu ditingkatkan. Oleh sebab itu, seluruh perangkat daerah diminta mempercepat pelaksanaan program pada triwulan berikutnya agar target pembangunan dapat tercapai sesuai rencana.

Ia juga menekankan bahwa efisiensi anggaran harus diimbangi dengan inovasi serta peningkatan kinerja. Percepatan serapan anggaran, menurutnya, harus tetap memperhatikan kualitas pelaksanaan program, kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Selain itu, perangkat daerah dan pemerintah kabupaten/kota diminta menyelaraskan program pembangunan dengan Asta Cita Presiden serta Program Kartu Huma Betang Sejahtera (KHBS). Optimalisasi proses pengadaan barang dan jasa juga perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan tidak mengalami hambatan dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Wakil Gubernur turut mendorong peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk produk Industri Kecil Menengah (IKM) dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat perputaran ekonomi lokal sekaligus meningkatkan dampak belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

Rakor TEPRA dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, serta para bupati dan wali kota se-Kalimantan Tengah. Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berharap pelaksanaan program pembangunan pada sisa tahun anggaran 2026 dapat berjalan lebih optimal, tepat waktu, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesejahteraan masyarakat. []