![](https://golkarpedia.com/wp-content/uploads/2026/07/mkgr.jpg")
Berita Golkar – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud menegaskan komitmennya untuk bergerak cepat merespons setiap keluhan masyarakat yang masuk melalui kanal Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR).
Menurut Rudy Mas’ud di Samarinda, Senin (27/7/2026), langkah cepat ini menjadi bukti nyata kinerja Pemprov Kaltim untuk memastikan seluruh kebijakan dan program pembangunan daerah berjalan tepat sasaran, serta mampu menjawab kebutuhan riil warga di lapangan.
“Kami akan segera mendatangi sejumlah titik yang dikeluhkan masyarakat. Antara lain perbaikan jalan rusak di sekitar Stadion Utama Kaltim di Palaran dan penanganan genangan banjir di Ring Road Samarinda atau Jalan Nusyirwan Ismail,” ujar Rudy Mas’ud saat memimpin rapat rutin Morning Briefing di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim.
Gubernur yang akrab disapa Harum ini berharap peninjauan lapangan tersebut dapat melahirkan solusi konkret dan terbaik bagi kepentingan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah wajib hadir secara nyata untuk memberikan jawaban atas setiap persoalan yang dihadapi dan mencarikan solusi terbaik.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa keberhasilan eksekusi program di lapangan membutuhkan sinergi dan kerja sama dari seluruh elemen.
“Dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk kelancaran solusi ini, terutama jika alternatif penanganan infrastruktur nantinya harus melintasi lahan milik warga,” ujarnya menjelaskan.
Kegiatan rapat koordinasi ini berfokus pada agenda utama mengevaluasi capaian kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Kaltim hingga pertengahan tahun 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur secara khusus menginstruksikan seluruh jajarannya agar tetap bekerja di dalam koridor hukum dan menaati regulasi yang berlaku.
Langkah preventif ini dinilai krusial agar seluruh program pembangunan berdampak langsung bagi kemaslahatan publik tanpa menyisakan persoalan hukum di masa depan.
“Bekerjalah sesuai aturan dan koridor hukum yang berlaku. Ingat, setiap kinerja kita saat ini selalu berada dalam pengawasan langsung oleh masyarakat,” kata Rudy.
Di era keterbukaan informasi, Rudy meminta setiap Kepala OPD untuk lebih proaktif dalam memberikan jawaban, penjelasan, maupun klarifikasi saat muncul pertanyaan atau keluhan dari publik.
Pemanfaatan saluran digital seperti SP4N-LAPOR harus dioptimalkan sebagai jembatan komunikasi utama antara pemerintah dan warga. Ia menambahkan bahwa penjelasan resmi dari instansi pemerintah harus disampaikan secara cepat, transparan, dan akurat.
Langkah responsif ini penting untuk memitigasi isu-isu liar di media sosial agar tidak berkembang menjadi berita bohong (hoaks) yang dapat membentuk opini negatif terhadap kinerja pemerintah. []
