Berita Golkar – Ketua DPD Partai Golkar DKI Jakarta, Ahmed Zaki Iskandar, menilai hasil penilaian Center of Economic and Law Studies (CELIOS) yang menempatkan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai menteri berkinerja terburuk tidak objektif.
Zaki menyebut sejumlah kebijakan di sektor energi sebagai dasar penilaiannya terhadap kinerja Bahlil. CELIOS merilis laporan rapor kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin (12/10/2026).
Dalam laporan tersebut, Bahlil menempati posisi pertama dalam kategori menteri berkinerja terburuk dan dinilai layak dicopot dari jabatannya.
Berdasarkan laporan yang diterima Tribunnews.com pada Selasa (13/10/2026), Bahlil memperoleh skor minus 159 poin, turun dari minus 151 poin dalam laporan CELIOS pada 2025.
Menyikapi hasil tersebut, Zaki mempertanyakan objektivitas penilaian CELIOS. Ia menilai Bahlil telah melakukan sejumlah upaya selama memimpin Kementerian ESDM.
“Menurut pendapat saya, hasil penilaian Celios ini tidak objektif. Selama menjabat menjadi Menteri ESDM, Pak Bahlil Lahadalia ini sudah banyak melakukan terobosan-terobosan,” ujar Zaki Iskandar dalam keterangannya, dikutip dari tribunnews.
Menurut Zaki, sejumlah aspek yang perlu diperhitungkan dalam menilai kinerja Bahlil meliputi ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), upaya meningkatkan produksi atau lifting minyak, serta kebijakan menjaga harga BBM bersubsidi.
Ia menilai upaya menjaga pasokan BBM dan stabilitas harga energi merupakan bagian dari kinerja Kementerian ESDM. Namun, pernyataan tersebut merupakan penilaian Zaki terhadap kebijakan kementerian yang dipimpin Bahlil.
Zaki Sebut Harga BBM Subsidi Tidak Naik hingga Desember
Zaki juga menyinggung pernyataan mengenai harga BBM bersubsidi yang disebut tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir Desember 2026.
“Ini sudah ditegaskan bahwa sampai akhir Desember BBM subsidi itu tidak akan naik. Hal ini karena ketersediaan bahan baku dan stok BBM subsidinya yang aman,” kata Zaki.
Selain pasokan dan harga BBM, Zaki menyoroti upaya Kementerian ESDM meningkatkan produksi minyak serta melakukan negosiasi dengan negara lain untuk menjaga ketersediaan minyak.
“Inovasi-inovasi yang dilakukan di ESDM guna meningkatkan lifting minyak, kemudian juga negosiasi yang dilakukan untuk mengamankan ketersediaan minyak. Ini semua sudah berhasil dilakukan oleh Pak Bahlil Lahadalia,” lanjutnya.
Zaki berharap penilaian terhadap kinerja Bahlil turut mempertimbangkan kebijakan dan program yang dijalankan Kementerian ESDM.
CELIOS Tempatkan Bahlil di Posisi Pertama
Dalam laporan terbarunya, CELIOS menempatkan Bahlil di posisi pertama sebagai menteri berkinerja terburuk dengan skor minus 159 poin.
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai berada di posisi kedua dengan minus 158 poin, sedangkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menempati posisi ketiga dengan minus 103 poin.
Berikut daftar 10 menteri dan pejabat setingkat yang masuk kategori berkinerja terburuk berdasarkan penilaian CELIOS pada 2026:
- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia: minus 159 poin.
- Menteri HAM Natalius Pigai: minus 158 poin.
- Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni: minus 103 poin.
- Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono: minus 47 poin.
- Menteri Koordinator Bidang Pangan: minus 43 poin.
- Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional: minus 24 poin.
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebelumnya, Pratikno: minus 17 poin.
- Menteri Sosial Saifullah Yusuf: minus 17 poin.
- Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar: minus 16 poin.
- Menteri Kebudayaan Fadli Zon: minus 16 poin.
Dalam laporan 2025, Bahlil juga menempati posisi pertama dengan skor minus 151 poin. Sementara itu, Raja Juli memperoleh minus 56 poin dan Pigai minus 79 poin.
Perbandingan kedua laporan menunjukkan skor ketiganya mengalami penurunan pada 2026. Namun, skor tersebut merupakan hasil penilaian CELIOS dan tidak dengan sendirinya menjadi ukuran tunggal atas kinerja masing-masing kementerian.
CELIOS Soroti Kebijakan Energi dan Lingkungan
Dalam laporan yang sama, CELIOS turut memaparkan kritik terhadap kebijakan sejumlah menteri melalui penilaian yang melibatkan Kabinet Bayangan.
Aktivis Greenpeace Iqbal Damanik, yang berperan sebagai Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim dalam Kabinet Bayangan, menyampaikan kritik terhadap kebijakan Bahlil dan Raja Juli.
Iqbal mengidentifikasi empat persoalan utama, yakni penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), ketergantungan terhadap energi fosil, persoalan keadilan dalam proyek transisi energi, serta proyek pemerintah yang dinilai memicu konflik lahan.
Terkait penanganan karhutla, Iqbal menilai pemerintah seharusnya melakukan langkah pencegahan sejak menerima peringatan mengenai potensi El Nino dan kemarau panjang dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Kementerian Kesehatan.
Ia juga mempertanyakan keterbukaan pemerintah mengenai data tersangka dan proses hukum dalam kasus karhutla.
“Data tersangka dan proses hukumnya perlu dibuka ke publik, disertai investasi pada teknologi dan riset penanggulangan karhutla,” kata Iqbal.
Dalam sektor energi, Iqbal mengkritik kebijakan perluasan mandatori biodiesel dan optimalisasi kilang minyak.
Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat komitmen untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil melalui regulasi yang konsisten.
Ia juga menyoroti proyek transisi energi yang dinilai belum melibatkan masyarakat secara memadai, termasuk proyek panas bumi dan hilirisasi nikel yang tercantum dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
“(Pemerintah seharusnya) merancan transisi energi yang menjamin hak masyarakat adat, perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok terpinggirkan, agar manfaatnya tidak hanya dinikmati segelintir orang,” ujarnya.
Iqbal turut mengkritik sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk proyek food estate di Papua Selatan, tambang nikel di Raja Ampat, serta Rempang Eco-City di Batam, Kepulauan Riau. Ia menilai pelaksanaan sejumlah proyek tersebut menimbulkan persoalan terkait hak atas tanah masyarakat adat dan keterlibatan militer.
“Mengembalikan militer ke barak dan mencabut seluruh keterlibatannya dalam PSN, serta segera mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk menjamin hak atas tanah dan hutan adat,” tuturnya.
Penilaian Iqbal juga mencakup Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat serta Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
CELIOS Kritik Penanganan Perlindungan HAM
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati menyampaikan penilaian terhadap Menteri HAM Natalius Pigai.
Khoirunnisa menyoroti perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia (HAM) dan perempuan. Ia menilai penyediaan layanan pusat panggilan atau call center saja belum cukup untuk menangani persoalan tersebut.
Menurutnya, penanganan kasus kekerasan membutuhkan dukungan anggaran serta fasilitas perlindungan yang memadai bagi korban.
“Meningkatkan anggaran untuk penanganan kekerasan perempuan dan penyediaan ruang aman bagi korban untuk melaporkan dan mendapatkan perlindungan baik fisik maupun mental,” sarannya.
Selain Pigai, penilaian tersebut turut menyinggung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi.
Perbedaan penilaian antara Zaki dan CELIOS menunjukkan adanya pandangan yang berbeda mengenai kinerja Bahlil.
Zaki menyoroti kebijakan pasokan dan harga energi serta upaya meningkatkan produksi minyak, sedangkan CELIOS mengemukakan kritik terhadap sejumlah kebijakan energi dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat. []
