Bursa Mineral Dibentuk 2027, Airlangga Hartarto: Indonesia Akan Punya Reference Price Sendiri

Berita Golkar – Pemerintah berencana membentuk bursa komoditas dan mineral strategis (BMKS) sebagai salah satu strategi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada 2027.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pembentukan bursa mineral merupakan bagian dari upaya pemerintah merevitalisasi sektor-sektor ekonomi yang memiliki daya tahan (resilient), seperti pertanian dan energi.

Kebijakan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia di pasar komoditas mineral dengan mendorong terbentuknya acuan harga mineral yang ditetapkan di dalam negeri.

“Termasuk pendirian bursa komoditas mineral, Indonesia mempunyai harga sendiri sebagai reference price,” kata Airlangga dalam Konferensi Pers RAPBN & Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 pada Jumat (14/8/2026), dikutip dari Kompas.

Airlangga menjelaskan, pembentukan bursa komoditas mineral diharapkan menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027. Kebijakan tersebut sejalan dengan strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui transformasi sektoral.

“Ke depan, di tahun 2027 mesin pertumbuhan sektoral dalam rangka Kem PPKF, itu mesin pertumbuhan yang berbasis pada transformasi, jadi mesin pertumbuhan berbasis transformasi,” jelasnya.

Airlangga menambahkan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027 mencapai 6 persen. “Kemudian dari RAPBN dan nota keuangan, tadi arahan Pak Presiden, pertumbuhan ekonomi di 6 persen,” terangnya.

Sebagai informasi, pemerintah akan mengoperasionalkan BMKS di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 1 Januari 2027. Pemerintah menargetkan ketentuan penyelenggaraan BMKS dapat segera dibahas bersama DPR RI dan diterbitkan paling lambat 17 September 2026.

Melalui bursa tersebut, pemerintah ingin membangun Indonesia Reference Price atau harga referensi Indonesia untuk komoditas-komoditas utama ekspor Indonesia.

“Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia,” kata Prabowo dalam pidato RAPBN 2027 dan Nota Keuangannya, Jumat.

Dia menjelaskan, nantinya produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor akan bertemu dalam satu sistem yang diawasi. Data transaksi diharapkan menjadi lebih terang sehingga ruang manipulasi semakin sempit. Pada akhirnya, pemerintah ingin mengubah posisi Indonesia dalam perdagangan komoditas.

“Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia. Kita harus menjadi penentu harga komoditas dunia,” tegas Prabowo. []