Dadiyono Soroti Belum Ada Gedung Arsip Dukcapil DKI, Data Kependudukan Warga Dinilai Rentan

Kondisi tersebut dinilai perlu segera dibenahi mengingat pentingnya perlindungan data kependudukan warga.

Dadiyono mengatakan, pembangunan gedung arsip Dukcapil sebelumnya sempat masuk dalam rencana penganggaran bersama proyek markas komando (Mako) Satpol PP. Namun, rencana itu tertunda akibat efisiensi anggaran.

“Ada dua sebenarnya yang kemarin ikut dicoret karena efisiensi, Satpol PP dan gedung arsip Dinas Dukcapil,” ujar Dadiyono kepada Akurat Jakarta, beberapa waktu lalu, dikutip dari Akurat.

Menurutnya, keberadaan gedung arsip khusus sangat penting karena Dukcapil merupakan instansi yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan database kependudukan warga DKI Jakarta.

“Kita juga belum punya gedung khusus, padahal mereka adalah dinas yang bertanggung jawab atas database kependudukan,” katanya.

Dadiyono menilai penyimpanan arsip kependudukan memerlukan fasilitas yang aman dan memadai untuk menjamin perlindungan data masyarakat. “Ini sebenarnya harus punya gedung sendiri yang bisa melindungi arsip kependudukan warga DKI,” ucapnya.

Di sisi lain, Anggota Komisi A itu juga mendorong agar pembangunan markas komando (Mako) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dapat dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2026.

Usulan tersebut dinilai mendesak mengingat hingga kini Satpol PP DKI Jakarta belum memiliki fasilitas markas yang memadai.

Dadiyono mengatakan, pihaknya akan terus memperjuangkan pembangunan Mako tersebut dalam pembahasan anggaran mendatang. “Kita berharap setidaknya di anggaran perubahan nanti bisa masuk. Ini yang kita harapkan,” tukasnya. []