Berita Golkar – Tekanan fiskal yang semakin dalam pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dinilai menjadi sinyal serius bagi keberlanjutan ekonomi nasional.
Adapun dalam dua bulan pertama tahun anggaran, defisit APBN telah mencapai Rp135,7 triliun, diiringi kontraksi penerimaan negara sebesar Rp94,3 triliun.
Kondisi ini mencerminkan terjadinya tekanan likuiditas yang signifikan di tengah ketidakpastian global dan pelemahan fundamental ekonomi domestik.
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Eric Hermawan, menilai bahwa fenomena ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan struktural dalam pengelolaan fiskal.
“Defisit yang melebar dalam waktu singkat menunjukkan bahwa kapasitas fiskal kita sedang tertekan. Ini bukan hanya persoalan siklus, tetapi sudah mengarah pada tekanan struktural yang harus segera direspons secara komprehensif,” katanya di Jakarta, Sabtu (4/4/2026), dikutip dari Tribunnews.
Menurut Eric, indikator yang paling mengkhawatirkan adalah lonjakan rasio beban bunga utang terhadap penerimaan negara, khususnya pajak.
Dengan rasio yang telah memasuki kategori sangat rentan, sebagian besar pendapatan negara terserap untuk membayar bunga utang, bukan untuk belanja produktif. Hal ini berimplikasi pada semakin sempitnya fiscal space pemerintah dalam menjalankan fungsi alokasi dan distribusi.
“Ketika APBN lebih banyak terserap untuk debt servicing, maka ruang untuk investasi publik menjadi terbatas. Ini berisiko menekan pertumbuhan jangka panjang,” ujarnya.
Lebih lanjut, Eric menyoroti strategi ekspansi fiskal melalui stimulus dan intervensi likuiditas, termasuk penempatan dana pemerintah sebesar Rp200 triliun pada perbankan nasional.
Dia menekankan bahwa kebijakan ini harus diiringi dengan transmisi yang efektif ke sektor riil. Tanpa itu, peningkatan jumlah uang beredar berpotensi menciptakan tekanan inflasi yang bersifat struktural.
“Jika ekspansi likuiditas tidak diimbangi dengan peningkatan output, maka kita menghadapi risiko demand-pull inflation bahkan potensi hiperinflasi dalam skenario ekstrem,” ucapnya.
Eric juga mengkritisi orientasi kebijakan yang terlalu menekankan pencapaian target pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kualitas pertumbuhan. Dia menyebut fenomena debt-fueled growth sebagai risiko nyata yang dapat membebani APBN di masa depan.
“Pertumbuhan yang didorong oleh utang bersifat semu dan tidak berkelanjutan. Yang kita butuhkan adalah pertumbuhan berbasis produktivitas dan penguatan sektor riil,” ujarnya.
Dalam konteks APBN 2026, Eric menyoroti penurunan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) sebagai bentuk konsolidasi fiskal yang berpotensi menimbulkan fiscal shock di tingkat daerah. []
