Berita Golkar – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, Jawa Barat, menggandeng pihak swasta untuk mengembangkan komoditas jagung di daerah tersebut guna memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.
Bupati Kuningan Dian Rachmat Yanuar di Kuningan, Rabu (1/4/2026), mengatakan kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis dalam membangun sistem pertanian yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Kerja sama itu, kata dia, ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara PT Rumah Tani Nusantara dengan Kelompok Tani Mekarsari di Desa Karangsari, Kuningan.
“Ini bagian dari upaya besar membangun sistem pangan yang kuat dari hulu hingga hilir. Kita harus membangun pertanian yang tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga nilai tambah,” ujarnya, dikutip dari Antaranews.
Menurut dia, sektor pertanian perlu mendapat dukungan semua pihak, tidak hanya pemerintah, tetapi juga swasta dan petani. Ia menekankan pentingnya membangun ekosistem pertanian terintegrasi mulai dari produksi, pengolahan hingga pemasaran guna memberikan nilai tambah.
Selain itu, ia pun mendorong petani bertransformasi menjadi lebih modern dan profesional serta memperkuat kelembagaan kelompok tani agar berdaya saing. “Dengan pengolahan yang baik, hasil pertanian akan memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi,” katanya.
Sebelumnya, Pemkab Kuningan mencatat produksi jagung di daerah tersebut mencapai 8.015 ton pada periode Januari-Februari 2026.
Sementara itu, Direktur Utama Rumah Tani Nusantara Bahtiar mengatakan kerja sama tersebut merupakan bagian dari program pengembangan jagung seluas 2.500 hektare di Kabupaten Kuningan.
Ia menyebutkan realisasi tanam saat ini, telah mencapai 435 hektare dan akan bertambah 50 hektare melalui kemitraan tersebut. “Kami menargetkan 2.500 hektare, dan berharap sebagian besar dapat terealisasi di Kuningan,” ujarnya.
Bahtiar menyampaikan komoditas jagung memiliki peran strategis sebagai bahan pangan, serta menjadi sumber energi alternatif seperti bioetanol.
Ia menambahkan kemitraan tersebut memberikan kemudahan bagi petani mulai dari akses permodalan, penyediaan sarana produksi hingga jaminan pembelian hasil panen dengan sistem pembayaran langsung. “Petani tidak perlu lagi memikirkan proses pascapanen. Kami yang akan menangani hingga pembelian,” tuturnya. []
