Berita Golkar – Salah satu pesan penting dari pidato Presiden adalah kemampuan perekonomian nasional mempertahankan momentum pertumbuhan di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,61% pada kuartal I-2026, sementara secara Semester I-2026 mencapai sekitar 5,45%. Pemerintah bahkan menyampaikan optimisme bahwa dengan kebijakan yang tepat, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2026 dapat bergerak menuju kisaran 6%.
Capaian ini penting karena terjadi ketika dunia masih menghadapi ketegangan geopolitik, fragmentasi perdagangan, perubahan rantai pasok, fluktuasi harga komoditas, serta ketidakpastian kebijakan ekonomi negara-negara besar. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti menjadi angka statistik. Pertanyaan terpenting justru adalah: seberapa jauh pertumbuhan itu masuk ke rumah tangga rakyat?
Pertumbuhan harus dikonversikan menjadi pekerjaan, pendapatan, peningkatan daya beli, kesempatan berusaha, pelayanan publik yang lebih baik, dan penurunan kemiskinan. Dengan kata lain, Indonesia tidak hanya membutuhkan pertumbuhan yang tinggi, tetapi pertumbuhan yang berkualitas, inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
Swasembada Pangan: Fondasi Kedaulatan Ekonomi
Salah satu capaian yang paling strategis adalah sektor pangan. Indonesia telah mencapai kondisi swasembada pada sejumlah komoditas pangan strategis, antara lain beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, gula konsumsi, daging ayam, telur ayam, dan bawang merah. Cadangan Beras Pemerintah bahkan telah menembus lebih dari 5 juta ton, suatu tingkat yang sangat tinggi dalam sejarah pengelolaan cadangan pangan nasional.
Ini tidak boleh dipandang hanya sebagai keberhasilan sektor pertanian. Pangan adalah persoalan kedaulatan negara. Negara dengan penduduk lebih dari 280 juta jiwa tidak boleh menggantungkan kebutuhan pangannya sepenuhnya kepada pasar internasional.
Krisis geopolitik, perubahan iklim, pembatasan ekspor negara produsen, ataupun gangguan rantai pasok global dapat setiap saat mengubah pangan menjadi persoalan strategis. Karena itu, swasembada pangan memiliki hubungan langsung dengan stabilitas ekonomi dan politik. Produksi pangan yang kuat membantu menjaga pasokan.
Pasokan yang cukup membantu menjaga harga. Harga pangan yang terkendali membantu menjaga inflasi. Dan inflasi pangan yang terkendali berarti daya beli rakyat lebih terlindungi.
Petani Harus Menjadi Subjek Pembangunan
Peningkatan produksi tidak boleh dicapai dengan mengorbankan produsen pangan. Karena itu, peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan indikator yang penting untuk terus dijaga.
Filosofinya sederhana: swasembada harus membuat negara kuat sekaligus membuat petani sejahtera. Maka kebijakan pangan harus dilengkapi dengan pupuk yang tersedia dan terjangkau, irigasi, mekanisasi, benih unggul, pembiayaan, kepastian harga, perlindungan terhadap gejolak pasar, penguatan koperasi, akses pasar, serta pembangunan industri pengolahan di daerah produksi. Jika ini dilakukan, swasembada pangan akan menjadi pintu masuk menuju transformasi ekonomi pedesaan.
Investasi Menunjukkan Kepercayaan Terhadap Indonesia Semakin Membaik
Pada Semester I-2026, realisasi investasi mencapai sekitar Rp 1.010,6 triliun, atau hampir separuh dari target investasi nasional 2026 sekitar Rp 2.041,3 triliun.
Lebih penting lagi, investasi tersebut menciptakan sekitar 1,45 juta lapangan kerja langsung. Sepanjang 2025, realisasi investasi telah mencapai sekitar Rp 1.931 triliun dengan penciptaan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja.
Angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tetap memiliki daya tarik investasi dan investasi semakin memainkan peranan penting dalam penciptaan pekerjaan. Namun, ke depan kita harus mengubah ukuran keberhasilan investasi. Pertanyaan tidak cukup hanya: ‘Berapa triliun investasi yang masuk?’.
Kita juga harus bertanya: berapa lapangan kerja yang tercipta, berapa besar transfer teknologi, berapa banyak industri nasional yang masuk dalam rantai pasok, berapa banyak UMKM yang berkembang, dan berapa besar nilai tambah yang tinggal di Indonesia?
Investasi terbaik bukan hanya investasi yang membawa modal, melainkan investasi yang membangun kapasitas ekonomi nasional.
Investasi Mulai Bergerak ke Luar Jawa
Pada Semester I-2026, investasi di luar Jawa mencapai sekitar Rp 507,8 triliun atau 50,2% dari total investasi, sedikit lebih tinggi dibandingkan investasi di Jawa sekitar Rp 502,8 triliun atau 49,8%.
Ini merupakan sinyal penting bagi pemerataan pembangunan. Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara harus semakin menjadi bagian dari peta baru industrialisasi Indonesia. Pemerataan investasi bukan sekadar masalah keadilan antarwilayah. Ia merupakan strategi untuk memperbesar kapasitas ekonomi nasional secara keseluruhan.
Hilirisasi: Jangan Lagi Menjual Tanah Air dalam Bentuk Bahan Mentah
Pada Semester I-2026, investasi hilirisasi telah mencapai sekitar Rp 300,1 triliun, atau hampir 30% dari keseluruhan realisasi investasi nasional. Indonesia tidak boleh puas hanya mengekspor nikel, tetapi harus masuk ke rantai industri baterai dan kendaraan listrik. Tidak cukup mengekspor bauksit, tetapi harus menghasilkan alumina, aluminium dan produk turunannya.
Tidak cukup menghasilkan sawit, tetapi harus memperkuat industri pangan, oleokimia, biodiesel dan berbagai produk turunannya. Tidak cukup menghasilkan tembaga, tetapi harus membangun industri berbasis tembaga. Prinsipnya sederhana: kekayaan alam Indonesia harus menghasilkan nilai tambah sebesar-besarnya di Indonesia.
Hilirisasi Harus Naik Kelas Menjadi Industrialisasi
Hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan smelter. Tahap selanjutnya harus lebih besar: industrialisasi nasional. Rantai yang harus dibangun adalah: sumber daya alam, pengolahan, industri antara industri komponen, manufaktur, teknologi, riset dan inovasi untuk produk bernilai tinggi dan asar global.
Indonesia membutuhkan kebangkitan sektor manufaktur. Industrialisasi juga mempunyai multiplier effect yang luas: transportasi, logistik, perumahan, perdagangan, jasa keuangan, pendidikan, kesehatan, UMKM, hingga berbagai jasa pendukung. Karena itu industrialisasi harus menjadi salah satu mesin penciptaan kelas menengah Indonesia.
Lapangan Kerja Adalah Ukuran Paling Nyata
Pada akhirnya rakyat tidak hidup dari angka PDB. Rakyat hidup dari pekerjaan dan pendapatan. Karena itu, penciptaan lapangan kerja harus menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan.
Investasi Semester I-2026 yang menyerap sekitar 1,45 juta tenaga kerja langsung merupakan capaian yang patut diapresiasi. Namun tantangan berikutnya adalah kualitas pekerjaan tersebut.
Indonesia tidak hanya membutuhkan lebih banyak pekerjaan, tetapi juga pekerjaan yang lebih produktif dengan pendapatan yang lebih baik. Bonus demografi hanya akan menjadi keuntungan apabila generasi muda mendapatkan pendidikan, keterampilan, pekerjaan dan kesempatan ekonomi.
Di antara seluruh indikator ekonomi, daya beli merupakan indikator yang paling cepat dirasakan masyarakat. Bagi keluarga Indonesia, pertanyaan ekonomi sangat konkret: apakah harga beras terjangkau, apakah biaya sekolah dapat dibayar, apakah pekerjaan tersedia, apakah pendapatan cukup sampai akhir bulan, dan apakah keluarga masih mampu menabung?
Karena itu, stabilitas pangan, inflasi, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan harus dipandang sebagai satu kesatuan.
Rumus pembangunan pada akhirnya sederhana: pangan tersedia, harga terkendali, pekerjaan tersedia, pendapatan meningkat dan daya beli menguat.
Maka keberhasilan pertumbuhan ekonomi harus semakin diukur dari pertumbuhan pendapatan riil masyarakat. Kita juga perlu memastikan kelas menengah Indonesia kembali tumbuh dan semakin kuat.
Implementasi biodiesel B50 diarahkan untuk mengurangi impor solar yang sebelumnya masih berada pada kisaran jutaan kiloliter setiap tahun.
Kebijakan tersebut diproyeksikan dapat menghasilkan penghematan devisa yang sangat besar. Namun manfaat strategisnya jauh melampaui penghematan devisa. B50 menghubungkan perkebunan, industri pengolahan, energi, penciptaan lapangan kerja dan kemandirian nasional.
APBN tidak boleh hanya dipandang sebagai dokumen penerimaan dan pengeluaran pemerintah. APBN harus menjadi instrumen transformasi ekonomi.
Belanja negara harus diarahkan pada sektor yang mempunyai multiplier effect besar: pendidikan, kesehatan, pangan, industri, riset, teknologi, perlindungan sosial dan peningkatan produktivitas.
Efisiensi bukan sekadar memotong anggaran. Efisiensi berarti memastikan setiap rupiah uang rakyat menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat.
Di tengah agenda industrialisasi, hilirisasi dan investasi, satu hal tidak boleh dilupakan: manusia Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis, pembangunan dan revitalisasi fasilitas pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial serta peningkatan kualitas SDM harus dipandang sebagai investasi jangka panjang.
Hilirisasi sumber daya alam harus berjalan bersama hilirisasi sumber daya manusia. Semua capaian tersebut tidak berarti Indonesia telah menyelesaikan seluruh persoalannya.
Kemiskinan masih harus ditekan. Ketimpangan harus diperkecil. Pekerjaan informal harus semakin bertransformasi menjadi pekerjaan produktif.
Kualitas pendidikan harus diperbaiki. Produktivitas tenaga kerja harus ditingkatkan. Kelas menengah harus diperkuat. Industri nasional harus diperdalam.
Ketergantungan terhadap impor teknologi harus dikurangi. Pembangunan harus semakin merata sampai ke Indonesia Timur. Optimisme dan kritik tidak perlu dipertentangkan. Bangsa yang sehat membutuhkan keduanya.
Tantangan terbesar pemerintahan Presiden Prabowo bukan hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari 5% menjadi 6, 7 atau bahkan 8%. Tantangan sebenarnya adalah mengubah struktur ekonomi Indonesia.
Dari negara konsumen menjadi negara produsen. Dari eksportir bahan mentah menjadi eksportir produk bernilai tambah. Dari negara yang mengandalkan kekayaan alam menjadi negara yang menguasai industri dan teknologi.
Dari ketergantungan pangan menuju kedaulatan pangan. Dari ketergantungan energi menuju kemandirian energi. Dari investasi yang hanya mengejar modal menuju investasi yang menciptakan pekerjaan dan transfer teknologi.
Indonesia memiliki lebih dari 280 juta penduduk, pasar domestik yang besar, sumber daya alam, bonus demografi, posisi geografis yang strategis, basis produksi pangan yang besar, serta peluang menjadi pusat industri dan rantai pasok dunia.
Yang diperlukan adalah konsistensi kebijakan, pemerintahan yang efektif, kepastian hukum, pemberantasan korupsi, peningkatan kualitas manusia, persatuan nasional dan keberanian mengambil keputusan strategis. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk melakukan lompatan sejarah.
Optimisme yang Berakar pada Kerja
Pidato Presiden Prabowo memberikan alasan untuk memandang masa depan Indonesia dengan optimisme yang rasional. Pertumbuhan ekonomi Semester I-2026 sekitar 5,45%, investasi sekitar Rp 1.010,6 triliun, penciptaan sekitar 1,45 juta lapangan kerja langsung dari investasi, investasi hilirisasi sekitar Rp 300,1 triliun, penguatan swasembada sejumlah komoditas pangan strategis, cadangan beras pemerintah di atas 5 juta ton, serta semakin besarnya investasi di luar Jawa menunjukkan adanya fondasi yang dapat diperkuat.
Namun angka-angka tersebut harus dipandang sebagai batu pijakan, bukan garis akhir. Ukuran keberhasilan pembangunan pada akhirnya bukanlah berapa banyak statistik yang dapat ditampilkan pemerintah.
Ukuran keberhasilannya adalah apakah rakyat benar-benar merasakan pangan semakin terjamin, harga semakin terjangkau, pekerjaan semakin tersedia, pendapatan semakin baik, daya beli semakin kuat, anak-anak mendapatkan pendidikan berkualitas, petani dan nelayan semakin sejahtera, industri nasional semakin kuat, dan daerah-daerah semakin berkembang.
Memasuki usia 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, bangsa ini harus semakin percaya bahwa kita mampu menentukan masa depan sendiri. Indonesia tidak ditakdirkan hanya menjadi pasar bagi produk negara lain. Indonesia tidak ditakdirkan hanya menjual kekayaan alamnya dalam bentuk bahan mentah.
Indonesia harus menjadi bangsa produsen, bangsa industri, bangsa inovator dan bangsa yang berdiri di atas kekuatan ekonominya sendiri. Optimisme bukan berarti mengatakan bahwa semua persoalan telah selesai.
Optimisme adalah keberanian untuk mengakui kemajuan, keteguhan untuk memperbaiki kekurangan, dan keyakinan bahwa Indonesia mempunyai kemampuan untuk menjadi bangsa yang maju, mandiri, adil, sejahtera dan bermartabat. Itulah pekerjaan besar kita bersama. Dan itulah optimisme Indonesia menuju masa depan. [Detik]
Oleh: Melchias Markus Mekeng, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI/Anggota Komisi XI DPR RI
