Gubernur Ansar Ahmad Resmikan MPP Karimun, Gedung Mangkrak Kini Jadi Kebanggaan Kepri

Berita Golkar – Gedung Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Karimun yang berlokasi di Coastal Area resmi beroperasi melalui soft launching yang dilakukan Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, Jumat (29/5/2026). Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan peninjauan langsung fasilitas pelayanan di dalam gedung.

Gubernur Ansar Ahmad mengatakan, Gedung MPP Karimun sebelumnya sempat mangkrak dan proses pembangunannya dilanjutkan oleh sejumlah kepala daerah hingga akhirnya diselesaikan pada masa Bupati Karimun saat ini, Iskandarsyah. Ia menyebut MPP tersebut menjadi salah satu yang terbesar di Provinsi Kepri.

“Gedung MPP ini sempat mangkrak. Proses pembangunan awal oleh Bupati Nurdin Nasirun, kemudian dilanjutkan Bupati Aunur Rafiq, dan diselesaikan oleh Bupati saat ini, Pak Iskandarsyah. MPP Karimun ini salah satu yang terbesar di Kepri,” ujar Ansar, dikutip dari BatamPos.

Menurutnya, keberadaan MPP di Karimun akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan investor, terutama dalam kemudahan layanan perizinan yang kini terpusat dalam satu gedung modern.

“Dengan adanya Gedung MPP ini akan menambah keyakinan investor yang datang mengurus perizinan. Performanya bagus dan diharapkan pelayanan publik semakin meningkat,” katanya.

Ia menambahkan, dengan beroperasinya MPP Karimun, saat ini terdapat empat MPP di Provinsi Kepri, yakni di Batam (Gedung Sumatera Expo), Tanjungpinang, Bintan, dan Karimun. Ansar juga berharap kabupaten lain segera merealisasikan pembangunan MPP serupa.

Sementara itu, Bupati Karimun Iskandarsyah menyebut kehadiran MPP merupakan langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan.

“Dengan soft launching ini, ini bentuk komitmen Pemkab Karimun dalam meningkatkan pelayanan publik yang terintegrasi,” ujarnya.

Ia menjelaskan, MPP Karimun menghadirkan berbagai layanan publik dalam satu lokasi, mulai dari layanan administrasi kependudukan seperti KTP-el, KK, akta kelahiran, hingga layanan perizinan PBG dan OSS RBA.

Selain layanan OPD Pemkab Karimun, MPP juga melibatkan layanan dari instansi vertikal, BUMN, dan BUMD, seperti NPWP dari KPP Pratama serta layanan perbankan. Total terdapat 17 unit layanan OPD, 10 unit layanan instansi vertikal, dan 2 BUMD.

“Melalui MPP ini masyarakat bisa mendapatkan berbagai layanan dalam satu tempat sehingga lebih efektif, efisien, dan mudah,” kata Iskandarsyah.

Ia menegaskan, penyelenggaraan MPP ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik serta Perpres Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Iskandarsyah berharap MPP Karimun dapat menjadi pusat layanan modern yang profesional, nyaman, dan transparan. Ia juga membuka ruang masukan dari masyarakat maupun media untuk perbaikan layanan ke depan.

“Kami ingin MPP ini benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat Karimun. Kritik dan saran sangat kami harapkan,” ujarnya.

Soft launching MPP Karimun turut dihadiri Wakil Bupati Rocky Marciano Bawole, Kapolres Karimun AKBP Yunita Stevani, Dandim 0317/TBK Letkol Inf Andit, serta jajaran Forkopimda lainnya. []