Berita Golkar – Gubernur Papua Mathius D Fakhiri memastikan lahan masyarakat yang digunakan untuk program Cetak Sawah Rakyat (CSR) tetap menjadi milik masyarakat adat dan tidak akan diambil alih oleh pemerintah.
“Tanah masyarakat tetap menjadi milik masyarakat dan kami hadir untuk membantu membuka serta mengembangkan lahan agar bisa memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya di Jayapura, Selasa (8/9/2026), dikutip dari AntaraNews.
Menurut Mathius, program cetak sawah merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan produksi pangan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di daerah.
“Sehingga pelaksanaan program tersebut harus tetap memperhatikan hak masyarakat adat atas tanah sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar dia.
Dia menjelaskan pemerintah tidak ada sama sekali bermaksud mengambil alih lahan yang digunakan dalam program cetak sawah. Sebaliknya, masyarakat diharapkan dapat menjadi pihak yang memperoleh manfaat dari pengelolaan lahan tersebut.
“Jangan sampai masyarakat berpikir bahwa ketika pemerintah masuk, tanah itu kemudian menjadi milik pemerintah. Tidak seperti itu,” katanya.
Dia menambahkan pihaknya juga berharap agar lahan yang telah dicetak menjadi sawah dapat dimanfaatkan secara produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung ketahanan pangan di Papua.
“Ini program untuk masyarakat. Karena itu, masyarakat harus menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya dan menerima manfaat dari hasilnya,” ujar dia.
Dia menjelaskan untuk itu pihaknya meminta masyarakat yang mengelola sendiri tanah dan sawah yang dikembangkan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) tersebut.
“Masyarakat adat harus menjadi pelaku utama dalam pengembangan sektor pertanian di wilayah tersebut. Saya mengingatkan agar tanah yang dimiliki tidak disewakan atau diserahkan pengelolaannya kepada pihak lain,” katanya. []
