Berita Golkar – Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad memberikan apresiasi tinggi terhadap dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik. Salah satu bantuan yang disalurkan adalah beasiswa sebesar Rp3 juta per semester bagi guru yang belum bersertifikasi guna mendorong pemenuhan standar kualifikasi.
“Itu bantuan dari pemerintah pusat mendorong guru meningkatkan kualifikasi. Nah, kalau bantuan-bantuan yang kita berikan itu berupa TPP untuk guru,” kata Ansar Ahmad, Senin (4/5/2026), dikutip dari RRI.
Pemerintah Provinsi Kepri juga terus menyalurkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) serta insentif khusus bagi guru yang bertugas di wilayah terpencil. Meski bantuan telah berjalan, Gubernur mengakui bahwa dukungan finansial dan kesejahteraan guru saat ini masih perlu ditingkatkan lebih lanjut.
“Insentif khusus guru bertugas di wilayah terpencil itu beda dengan TPP, baru itu yang bisa kita bantu,” ujarnya.
Menyikapi kekurangan tenaga pendidik, Gubernur telah menginstruksikan analisis mendalam terhadap kebutuhan guru di setiap sekolah secara selektif. Ansar berencana melakukan koordinasi dengan Kemenpan-RB untuk membuka kembali tes penerimaan guna mengisi kekosongan formasi yang ada.
“Guru di Kepri masih kurang kemarin udah kita bahas, mungkin kita kembali minta Kemenpan-RB untuk membuka kembali tes penerimaan,” ucapnya.
Penambahan guru menjadi prioritas utama seiring dengan pembangunan sekolah-sekolah baru yang cukup masif di Batam dan kabupaten/kota lainnya. Terkait status pengadaan, Pemerintah Provinsi masih mengkaji apakah rekrutmen mendatang akan menggunakan skema PPPK atau seleksi PNS.
“Penambahan guru ini menjadi prioritas seiring pembangunan sekolah-sekolah baru,” tuturnya.
Realisasi rekrutmen tersebut akan disesuaikan dengan kekuatan anggaran daerah agar tetap sejalan dengan regulasi belanja pegawai. Gubernur berharap ada kebijakan pusat yang fleksibel terkait aturan belanja pegawai agar rencana penguatan SDM ini tidak terhambat kendala administratif.
“Kita berharap ada perubahan kebijakan pemerintah pusat mengenai aturan belanja pegawai,” katanya.
Hingga saat ini, komunikasi intensif dengan pemerintah pusat terus dilakukan demi mengejar program-program strategis di sektor pendidikan. Seluruh tahapan persiapan sedang dalam pembahasan matang agar proses rekrutmen dapat dilaksanakan tepat waktu dengan mutu yang terjaga.
“Terutama mengejar program-program penting di pusat ya,” katanya, mengakhiri. []
