13 Januari 2020

Berita Golkar - Juru Bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Medan M Rizki Nugraha, mengatakan Kota Medan dengan jumlah penduduk hampir mencapai 3 juta, yang menyebar di 21 Kecamatan telah ditetapkan di dalam rancangan tata ruang wilayah nasional dan provinsi Sumatera Utara sebagai pusat kegiatan nasional.

Hal ini berarti Kota Medan mengemban tugas tidak hanya melayani wilayah administratif saja, akan tetapi melayani kegiatan berskala nasional dan wilayah kawasan perkotaan mebidangro.

Demikian M Rizki Nugraha saat membacakan pemandangan umum Fraksi Partai Golkar DPRD Medan terhadap Nota Pengantar Wali Kota Medan atas Ranperda Kota Medan tentang Perubahan atas Perda Kota Medan Nomor 13/2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tahun 2011 sampai dengan 2031 di ruang rapat paripurna, Senin (13/1).

Baca Juga: Tingkatkan Nilai Tambah Bagi Petani, Dodi Reza Sukses Kembangkan Jagung Ketan Musi Banyuasin

Lebih lanjut Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, fungsi dan peran yang diemban Kota Medan tersebut membawa konsekuensi yang cukup besar bagi perkembangan kota yang berdampak timbulnya permasalahan-permasalahan kota Metropolitan pada umumnya seperti urbanisasi, kecamatan, kepadatan penduduk, ketidaknyamanan dan arus komputer.

Sehingga antisipasi permasalahan tersebut dibutuhkan produk rencana tata ruang yang berkualitas untuk menciptakan Kota Medan yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan, serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi.

“Sama kita ketahui selama ini pembangunan Kota Medan mengacu kepada Perda RTRW Nomor 13 tahun 2011 yang dalam perjalanannya selama kurun waktu 5 tahun ini kondisinya belum sepenuhnya merespon terhadap pembangunan di Kota Medan di Bagian Utara. Sehingga mengakibatkan timbulnya ketimpangan wilayah antara pusat dan kota Kawasan Medan Utara,” urainya.

Baca Juga: Bersama Menteri Kelautan dan Perikanan, Ria Norsan Panen Udang Vaname di Mempawah Hilir

Bahkan, tambah pengurus AMPI Sumut ini, disinyalir dalam konteks pemerintahan kota di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan memiliki angka tertinggi untuk tingkat ketimpangannya. Salah satu faktor penyebabnya ditengarai adalah, alokasi ruang yang belum optimal.

“Selanjutnya langkah apa saja yang telah dilakukan Pemko Medan dalam rangka mengantisipasi kondisi seperti ini,” ucapnya mempertanyakan.

Fraksi Partai Golkar menyambut baik dilakukannya revisi RTRW Kota Medan ini dengan perubahan sebanyak 43 klausul, dan dapat dikatakan perubahan besar akan terjadi di daerah kawasan Utara Kota Medan yang meliputi Kecamatan Medan Deli, Medan Marelan, Medan Labuhan, dan Medan Belawan.

Baca Juga: Skandal Jiwasraya, Bamsoet Desak OJK Punya Dewan Pengawas

Sehingga diharapkan akan menjadi pusat kegiatan jasa dan perdagangan regional, pusat pelayanan transportasi, sosial, budaya dan pusat kegiatan industri, serta pusat pertahan keamanan.

“Pada kesempatan ini kami ingin mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh Pemko Medan untuk mewujudkanya? Dan apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pemko Medan terkait pendanaan yang dibutuhkan. Mohon penjalasan,” tutupnya. {waspada.co.id}

fokus berita : #Rizki Nugraha


Kategori Berita Golkar Lainnya