11 Agustus 2020

Berita Golkar - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan potensi pasar digital Indonesia bisa mencapai US$125 miliar atau setara Rp1.825 triliun (kurs Rp14.600 per dolar AS) pada 2025.

Potensi tersebut sejalan dengan tren penggunaan transaksi digital di tengah pandemi virus corona (covid-19). "Potensinya luar biasa sampai 2025," ungkap Airlangga di forum diskusi virtual yang diselenggarakan oleh Unilever, Selasa (11/8).

Airlangga berharap potensi ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh pelaku usaha di Tanah Air, termasuk para UMKM. Untuk itu, ia berharap kinerja UMKM tetap bisa meningkat meski di tengah pandemi corona.

Baca Juga: Tutup Usia Akibat COVID-19, Ini Profil Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani

Pemerintah, sambung Airlangga, memberi dukungan melalui berbagai macam program agar kinerja UMKM tetap baik dan memberi sumbangan ke perekonomian nasional, baik dari permodalan, akses, hingga pelatihan digital. Dari sisi permodalan, pemerintah menyiapkan stimulus fiskal senilai Rp123,46 triliun kepada UMKM.

Stimulus ini diberikan dalam bentuk subsidi bunga sebesar Rp35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi Rp78,78 triliun, penjaminan kredit Rp5 triliun, penjaminan modal kerja Rp1 triliun, PPh final UMKM Rp2,4 triliun, dan pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Rp1 triliun.

Tak hanya itu, pemerintah juga memberikan penempatan dana kepada empat bank BUMN sebesar Rp30 triliun yang dananya bisa digunakan untuk pemberian kredit kepada UMKM. Begitu juga dengan penempatan dana di Bank Pembangunan Daerah (BPD) mencapai Rp11,5 triliun.

Baca Juga: Musda Golkar Gorut Gaungkan Bupati Pohuwato Syarif Mbuinga Jadi Cagub Gorontalo

"Subsidi bunga sudah terealisasi Rp1,3 triliun dan dinikmati 2,4 juta debitur. PPh final sudah terealisasi Rp200 miliar untuk 205 debitur, dan stimulus LPDB cair seluruhnya Rp1 triliun," katanya.

Tak sampai di situ, pemerintah juga memberikan penundaan pembayaran pokok dan bunga bagi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Ia mencatat realisasinya sudah dirasakan 1,6 juta debitur dengan outstanding mencapai Rp56,6 triliun.

"Penundaan angsuran pokok ke 1,5 juta debitur dengan baki debet Rp46,2 triliun dan relaksasi KUR untuk perpanjangan waktu 1,5 juta debitur dengan baki kredit Rp46,1 triliun," ucapnya.

Baca Juga: Airlangga Putuskan Indonesia Timur Jadi Lumbung Suara Golkar di Pilkada Serentak 2020

Dari sisi akses dan pelatihan digital, pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika terus menempa UMKM melalui aplikasi dan program #BanggaBuatanIndonesia.

"Targetkan sampai 2 juta UMKM go digital. Lalu ada juga aplikasi untuk mereka pasarkan produknya," terangnya.

Selain itu, pemerintah juga memperbesar peran UMKM untuk pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga serta pemerintah daerah. "Kami dorong melalui LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)," pungkasnya. {www.cnnindonesia.com}

fokus berita : #Airlangga Hartarto


Kategori Berita Golkar Lainnya