16 November 2017

Misbakhun Siap Perjuangkan Kenaikan Dana Desa Hingga 1 Miliar Per Tahun Lewat Transfer Daerah

Berita Golkar - Anggota DPR RI Mukhamad Misbakhun terus memperjuangkan dana desa agar naik dari proporsinya Rp300 juta sampai Rp1 miliar tiap desa melalui mekanisme transfer daerah. Dia pun mewanti-wanti mitra kerjanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) jangan sampai salah prosedur (administrasi) dan menimbulkan masalah.

"Sebagaimana visi Nawacita Presiden Jokowi dengan membangun dari pinggiran, dan ini seiring dengan komitmen Partai Golkar dengan membangun desa," kata dia saat lawatan ke Desa Tambaksari, Purwodadi, Rabu (15/11/17). Misbakhun mengingatkan agar dana desa yang nilainya besar harus digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Ini sejalan cita-cita Presiden Jokowi yang ingin masyarakat merasakan pembangunan secara langsung.

Kepala Desa Tambaksari Jadmiko dalam sambutannya mengatakan, banyak potensi yang belum dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Di antaranya, sebagai desa penghasil kopi, desa wisata budaya karena banyak situs sejarah, namun krisis air bersih. "Desa kami terkendala air bersih. Nah, di kebun teh ada sumber air besar. Bagaimana nantinya ke depan air bersih bisa disalurkan ke masyarakat," ujarnya.

Terkait potensi kopi, Misbakhun mengatakan, ada 18 kelompok tani, semua harus kompak, misalnya bagaimana membangun gudang kopi, memiliki pengering kopi, dan pengelolaan lainnya. Karena itu, kepala desa dan aparat terkait perlu memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan memanfaatkan dana desa.

Misbakhun berjanji untuk berkomitmen mengajak mitra kerjanya Bank Indonesia (BI) melakukan pembinaan pengelolaan kopi. Kelompok taninya sudah ada, tinggal membuat koperasi. "Petani harus dapat meningkatkan kesejahteraan, dengan pengelolaan hasil pertanian dengan baik pasca panen," imbuh dia.

Pria kelahiran Pasuruan itu kembali mengingatkan, dana desa sangat besar. Ketika digunakan untuk kepentingan masyarakat, akan menjadikan kesejahteraan. Namun, jika tidak bisa mengelola hati-hati, akan ada audit dari BPKP, akan terkena kasus hukum. "Indonesia akan menjadi negara maju dimulai dari pembangunan desa," imbuhnya. [sindonews]

fokus berita : #Misbakhun