Dave Laksono Nilai Sistem Pemilu Coblos Parpol Mencabut Hak Rakyat

31 Desember 2022

Berita Golkar - Ketua DPP Golkar Dave Akbarshah Fikarno Laksono menolak perubahan sistem pemilu proporsional terbuka atau memilih caleg langsung, menjadi proporsional tertutup yang hanya memilih partai.

Dengan sistem yang digunakan sekarang, masyarakat bisa memilih wakilnya langsung. Serta anggota legislatif yang terpilih bisa mudah diawasi oleh masyarakat.

"Proporsional terbuka ini memberikan hak kepada masyarakat untuk menentukan siapa yang masyarakat inginkan untuk menjadi wakilnya di parlemen, ini juga menjadi alat untuk masyarakat menilai atau pun menghukum bilamana ada wakil-wakilnya yang tidak bekerja dengan baik," kata Dave kepada wartawan, Jumat (30/12).

Baca Juga: Evaluasi Giat Politik Tahun 2022, Andi Syarif Gelar Rakor Partai Golkar Singkawang

Sistem proporsional terbuka dinilai masih menjadi yang terbaik. Semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. "Ini memberikan semua kesempatan yang sama agar dapat terpilih dan juga mewajibkan para anggota Legislatif bekerja dan dekat dengan rakyat. Jangan sampai kewajiban ini hilang hanya karena keinginan elite parpol yang ingin mengontrol pergerakan bangsa," kata Dave.

Anggota DPR RI ini bilang, sistem proporsional terbuka juga masih relevan untuk pemilu ke depan. Sistem proporsional tertutup malah akan membawa kemunduran berpolitik.

"Dengan mendorong menjadi proporsional tertutup ini akan memperkuat sistem oligarki di dalam Partai dan justru hanya akan memberikan kekuatan kepada Partai untuk menentukan siapa yang mereka inginkan bukan yang masyarakat inginkan," ujar Dave.

Baca Juga: Airlangga Hartarto: Penerbitan Perppu Cipta Kerja Upaya Pemerintah Antisipasi Resesi Global

"Sementara di Pemilu era demokrasi, ini yang harus diutamakan adalah hak suara rakyat, suara rakyat adalah suara Tuhan," tegasnya.

Lebih jauh, Dave berpandangan, bila Indonesia kembali ke sistem proporsional tertutup maka ini adalah mengkhianati proses reformasi dan mencabut hak rakyat.

"Dan bahkan mencabut hak-hak yang sudah diberikan kepada rakyat untuk ditentukan oleh sekelompok elite yang akan menjalankan roda pemerintahan tanpa mendengar murni suara, kemauan, dan keinginan rakyat," pungkasnya. (sumber)

 

fokus berita : #Dave Laksono