02 Juli 2018

Firman Soebagyo Nilai Kotak Kosong Di Pilkada Pembelajaran Penting Bagi Parpol

Berita Golkar - Anggota Komisi II DPR Firman Subagyo menengarai, munculnya beberapa calon tunggal melawan kotak kosong dalam Pilkada Serentak 2018 lalu karena adanya kekosongan hukum yang tidak diatur regulasi dalam undang-undang. “Masalah ini akan menjadi pembelajaran parpol untuk berhati-hati dan bikin regulasinya mengenai kotak kosong ini,” katanya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (02/7/2018).

Menurut Politisi Golkar ini, pada Pilkada lalu kasus politik uang juga terjadi di beberapa wilayah. Hal itu juga menjadi pekerjaan rumah (PR) untuk evaluasi dan penilaian kembali dan regulasi apa yang dilakukan. Sedangkan terkait kotak kosong, Firman menyebutkan saat melakukan kunjungan kerja ke Makassar, para pejabat terkait menyikapinya bahwa fenomena kotak kosong takkan berdampak pada situasi keamanan.

Namun, Firman lalu menyampaikan referensi bahwa di Pati, Jawa Tengah banyak terjadi kotak kosong. Mengutip pandangan KPU, itu juga bagian dari proses demokrasi. “Dan ini juga ada kekosongan hukum yang tidak diatur regulasi dalam UU. Sehingga kalau KPU melarang maka bertentangan dengan UU karena itu kotak kosong merupakan bagian dari proses demokrasi,” jelasnya.

Akhirnya lanjut dia, yang terjadi gerakan masyarakat mendukung kotak kosong itu massif. “Bahwa akhirnya calon tunggal dikalahkan kotak kosong. Ini karena calon tunggal itu bukan representasi pilihan rakyat, calon tunggal ini representasi pilihan parpol dan parpol itu bisa dikondisikan calon yang kuat karena ada proses politik untuk rekomendasi dengan transaksional. Ini bahaya dan bertentangan dengan kehendak rakyat,” ujarnya.

Saat ditanyakan, bukankah itu tamparan bagi parpol?. “Ini pembelajaranlah, kami sendiri sadar bahwa yang namanya kotak kosong jangan dianggap sepele dan terbukti kotak kosong menang,” kilahnya. Jadi, lanjut Firman Subagyo, jangan dikatakan aman-aman meski ada kotak kosong. Terbukti di Pati, kotak kosong massif. Dan calon-calon lain tidak masuk karena tidak punya mahar. “Ini persoalan serius mengenai money politics,” pungkasnya. [kontributor Jakarta]

fokus berita : #Firman Soebagyo