16 Januari 2019

Berita Golkar - Mantan Menteri Sosial, Idrus Marham, didakwa menerima suap sebesar 2,250 miliar rupiah dari pengusaha pemegang saham Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd, Johannes Budisutrisno Kotjo.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut uang itu diberikan agar terdakwa Idrus membantu Kotjo mendapatkan proyek Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau-1 (PLTU MT RIAU-1) antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI) dan BNR Ltd.

Baca juga: Eni Maulani Saragih Akui Bantu Perusahaan Samin Tan Atas Perintah Melchias Mekeng

“Terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah berupa uang tersebut diberikan agar terdakwa dan Eni Maulani Saragih membantu Johanes Budisutrisno Kotjo untuk mendapatkan proyek yang bertentangan dengan kewajibannya,” kata JPU KPK, Lie Putra Setiawan, saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (15/1/2019).

Jaksa mengungkapkan Idrus dan Eni menerima uang secara bertahap. Pertama, Idrus selaku penanggung jawab Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golongan Karya (Golkar) mengarahkan Eni selaku bendahara untuk meminta uang 2,500 ribu dollar Amerika Serikat (AS) kepada Kotjo untuk keperluan Munaslub Partai Golkar Tahun 2017, dan Eni menyanggupinya.

Baca juga: Idrus Marham Mengaku Siap Diborgol KPK

Selanjutnya, Eni mengirimkan pesan dengan maksud meminta uang kepada Kotjo sejumlah tiga juta dollar AS dan 400 ribu dollar Singapura. Menanggapi permintaan Eni dan Idrus, Kotjo menyanggupi dan memberikan uang dua miliar rupiah kepada terdakwa Idrus dan Eni.

Kedua, terdakwa Idrus mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Kotjo untuk memberikan uang kepada Eni sebesar 250 juta rupiah untuk keperluan pilkada suami Eni di Kabupaten Temanggung. Idrus didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 Ayat 1 KUHP.

Baca juga: Eni Saragih Janji Ungkap Pertemuan dengan Airlangga Hartarto dan Johannes Kotjo

Menanggapi dakwaannya, Idrus dan kuasa hukumnya sepakat untuk tidak mengajukan eksepsi atau nota pembelaan. Idrus menambahkan dirinya akan bersikap kooperatif dan memahami dakwaan terhadap dirinya merupakan prinsip-prinsip mendasar tentang dugaan keterlibatannya dalam kasus ini. [koranjakarta]

fokus berita : #Idrus Marham


Kategori Berita Golkar Lainnya