Impor Kedelai Tembus 2,56 Juta Ton, Firman Soebagyo Desak Pemerintah Kejar Swasembada

Berita Golkar – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyoroti ketimpangan besar antara produksi kedelai dalam negeri dengan kebutuhan nasional yang hingga kini masih sangat bergantung pada impor.

Menurut Firman, persoalan tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah karena kedelai merupakan salah satu komoditas strategis yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pangan masyarakat. Ketergantungan yang terlalu besar terhadap pasokan dari luar negeri dinilai berisiko terhadap ketahanan pangan sekaligus kesejahteraan petani lokal.

Berdasarkan data yang disampaikannya, produksi kedelai nasional pada 2025 diperkirakan hanya berada di kisaran 300.000 hingga 350.000 ton. Angka tersebut sangat jauh dibandingkan kebutuhan nasional yang mencapai sekitar 2,6 hingga 2,9 juta ton.

“Mengapa target produksi kedelai hanya 0,38 juta ton, sedangkan kebutuhan nasional sekitar 2,7 juta ton?” tegas Firman.

Impor Masih Jadi Andalan

Kesenjangan produksi dan kebutuhan tersebut pada akhirnya membuat Indonesia harus mengandalkan impor dalam jumlah besar. Data BPS yang dikutip Firman mencatat impor kedelai Indonesia pada 2025 mencapai sekitar 2,56 juta ton. Dalam periode 2020-2025, rata-rata impor kedelai bahkan berada di kisaran 2,5 juta ton per tahun.

Amerika Serikat menjadi pemasok utama kedelai Indonesia dengan kontribusi sekitar 90 persen atau mencapai 2,21 juta ton. Selebihnya berasal dari sejumlah negara seperti Kanada, Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, dan Malaysia.

Firman yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menilai kondisi tersebut menunjukkan bahwa persoalan kedelai nasional bukan lagi sekadar masalah produksi pertanian, melainkan sudah menyangkut ketahanan pangan dan keberlanjutan industri pangan rakyat.

Ketergantungan impor juga terlihat dari kondisi luas panen kedelai Indonesia. Pada 2023, luas panen kedelai nasional tercatat hanya sekitar 218 ribu hektare. Angka tersebut sangat jauh dibandingkan negara produsen utama seperti Brasil yang memiliki luas panen sekitar 48,5 juta hektare, Amerika Serikat 32,6 juta hektare, dan Argentina 16,3 juta hektare.

Menurut Firman, pemerintah perlu melihat persoalan tersebut secara lebih komprehensif. Indonesia memang memiliki keterbatasan lahan dibandingkan negara-negara produsen besar, tetapi bukan berarti ketergantungan terhadap impor harus dibiarkan berlangsung tanpa strategi peningkatan produksi domestik.

Kedelai Lokal Punya Keunggulan

Firman juga mengingatkan bahwa Indonesia sebenarnya memiliki varietas kedelai lokal yang cukup kompetitif, antara lain Grobogan dan Anjasmoro.

Kedelai lokal tersebut memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari umur panen yang relatif singkat sekitar 80-90 hari, kadar protein yang tinggi, hingga karakteristik benih non-GMO. Kedelai lokal juga dinilai cocok untuk menghasilkan produk pangan yang telah menjadi bagian dari konsumsi masyarakat Indonesia, terutama tahu dan tempe.

“Tahu tempe adalah makanan wajib masyarakat kita. Sayang jika kita terus tergantung impor untuk bahan baku makanan rakyat ini,” ujar politisi senior Partai Golkar tersebut.

Karena itu, Firman menilai ketergantungan impor tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan potensi kedelai domestik. Justru, pemerintah perlu membangun ekosistem dari hulu hingga hilir agar petani memiliki alasan ekonomi yang kuat untuk kembali menanam kedelai.

Empat Langkah Menuju Swasembada

Untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, Firman mendorong pemerintah melakukan intervensi secara menyeluruh. Menurutnya, setidaknya ada empat persoalan utama yang harus segera dibenahi.

Pertama, persoalan lahan. Firman menilai keterbatasan akses petani terhadap lahan menjadi salah satu hambatan terbesar dalam meningkatkan produksi kedelai nasional.

Saat ini, menurut data yang disampaikannya, hanya sekitar 25 persen petani yang memiliki lahan sendiri dengan rata-rata luas sekitar 3.000 meter persegi. Sementara sekitar 75 persen lainnya berstatus sebagai penyewa, penggarap, maupun buruh tani.

Karena itu, Firman mempertanyakan kemungkinan pemanfaatan lahan pemerintah untuk mendukung budidaya kedelai. “Apakah ada kebijakan agar petani bisa mendapat izin menggarap lahan pemerintah untuk tanam kedelai?” tanya Firman.

Ia memperkirakan dibutuhkan sedikitnya 1 juta hektare lahan produktif untuk mendorong pemenuhan kebutuhan kedelai dalam negeri. Kedua, pemerintah perlu memberikan kepastian kemitraan dan pasar. Petani tidak akan terdorong meningkatkan produksi apabila tidak memiliki kepastian siapa yang akan menyerap hasil panennya.

Firman mendorong adanya skema kemitraan antara petani dengan industri pengguna kedelai, termasuk industri kecap, susu kedelai, tahu, dan tempe. Dengan demikian, petani memperoleh kepastian harga dan pasar, sementara industri mendapatkan kepastian pasokan bahan baku.

Ketiga, pengendalian impor harus dilakukan secara lebih tegas dan terukur. Menurut Firman, impor yang terlalu bebas berpotensi membuat kedelai lokal kalah bersaing karena harga kedelai impor relatif lebih murah.

Jika kondisi tersebut terus dibiarkan, petani akan kehilangan insentif untuk menanam kedelai karena biaya produksi tidak sebanding dengan harga jual yang dapat mereka peroleh. “Kalau impor tidak dikendalikan, petani tidak akan bergairah menanam karena harga kedelai impor lebih murah dari lokal,” katanya.

Keempat, pemerintah perlu memperkuat penyediaan benih unggul sekaligus meningkatkan produktivitas. Saat ini produktivitas kedelai nasional disebut baru berada di kisaran 1,6 ton per hektare.

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI ini lantas mendorong pemerintah mengembangkan dan memperluas penggunaan varietas unggul baru yang memiliki potensi produktivitas mencapai 3-4 ton per hektare, dengan umur panen yang tetap relatif singkat.

Jangan Sampai Makanan Rakyat Bergantung Impor

Firman menegaskan, upaya mencapai swasembada kedelai membutuhkan keberpihakan kebijakan yang konsisten. Pemerintah tidak cukup hanya menetapkan target produksi, tetapi juga harus memastikan petani memiliki lahan, benih berkualitas, pasar, harga yang menguntungkan, dan perlindungan dari tekanan produk impor.

Menurutnya, kedelai memiliki posisi strategis karena hasilnya tidak hanya dikonsumsi langsung, tetapi juga menjadi bahan baku berbagai produk pangan yang dikonsumsi masyarakat setiap hari.

Tahu dan tempe, misalnya, telah menjadi bagian penting dari pola konsumsi masyarakat Indonesia. Begitu pula kecap dan berbagai produk olahan berbahan dasar kedelai. “Permasalahan ini tidak bisa dibiarkan. Kita punya varietas lokal dan produk unggulan tahu, tempe, kecap. Masa kita kalah dengan negara lain,” tegas Firman.

Ia menilai sudah saatnya pemerintah membangun strategi swasembada kedelai yang tidak berhenti pada peningkatan produksi, tetapi menciptakan ekosistem pertanian yang membuat petani mampu hidup sejahtera dari kedelai. “Harus ada keberpihakan nyata agar petani kedelai sejahtera dan Indonesia bisa surplus kedelai,” pungkas legislator Dapil Jawa Tengah III ini.