Berita Golkar – Menteri Perindustrian (Menperin) Sarmuji merespons aksi demonstrasi organisasi masyarakat (ormas) di pabrik BYD, Subang, Jawa Barat, yang menuntut perusahaan membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi masyarakat lokal.
Sarmuji mengaku telah menerima laporan mengenai aksi tersebut. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) akan menindaklanjuti persoalan itu, termasuk membuka kemungkinan turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi di lapangan.
“Kita terima informasinya, tapi tentu saja penyelesaiannya tidak hanya ada di Kementerian Perindustrian. Nanti kita cek, kalau perlu ada kita mengunjungi di luar Kementerian Perindustrian, pasti kita lakukan,” kata Sarmuji kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta.
Menurut Sarmuji, persoalan penyerapan tenaga kerja lokal tidak bisa dilihat hanya dari satu sisi. Ada perbedaan persepsi antara perusahaan dan masyarakat mengenai sejauh mana kebutuhan tenaga kerja warga sekitar telah dipenuhi.
Ia mengatakan, perusahaan bisa saja merasa telah menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah memadai. Namun, masyarakat di sekitar kawasan industri mungkin masih menilai kesempatan kerja yang tersedia belum mencukupi.
“Kadang-kadang perspektif yang POV-nya beda, point of view-nya kadang berbeda ya antara industri. Industri merasa sudah, sementara masyarakat merasa belum cukup. Ini kan sesuatu yang harus dipertemukan, penjelasan yang harus sama-sama satu frekuensi. Jangan sampai berbeda frekuensi, kalau berbeda frekuensi akan terus ada problem,” ujarnya, dikutip dari Aktual.
Aksi demonstrasi di pabrik BYD bukan kali pertama menjadi perhatian publik. Sebelumnya, pembangunan fasilitas produksi perusahaan otomotif asal China tersebut juga sempat dikaitkan dengan dugaan aksi premanisme oleh oknum ormas.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno pernah meminta pemerintah bertindak tegas terhadap gangguan yang menghambat pembangunan fasilitas produksi BYD. Ia menilai, persoalan keamanan tidak boleh dianggap sepele karena berkaitan langsung dengan kepastian investasi di Indonesia.
“Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini,” kata Eddy saat berada di Shenzhen, China.
Eddy mengingatkan, investor membutuhkan jaminan keamanan agar dapat menjalankan kegiatan usaha tanpa gangguan. Menurutnya, ketidakpastian keamanan berpotensi memengaruhi kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Indonesia.
“Jangan sampai kemudian investor datang ke Indonesia dan merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan. Jaminan keamanan itu adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” tegasnya. []
