Berita Golkar – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan pemerintah menyiapkan anggaran Rp2,6 triliun untuk subsidi Program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) dengan suku bunga flat 8 persen.
Maman menjelaskan, anggaran tersebut disiapkan untuk menjalankan program tersebut hingga akhir 2026 atau selama dua bulan ke depan.
“Sementara ini tadi untuk sampai akhir Desember sudah disiapkan kurang lebih sekitar Rp2,6 triliun. Nanti akan kita exercise kembali Rp2,6 triliun itu, dan berdasarkan constraint waktu yang tinggal 2 bulan ini bisa mengcover berapa nasabah,” ujar Maman saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (2/11/2026), dikutip dari infobanknews.
KPPS diperuntukkan bagi perempuan yang berasal dari keluarga prasejahtera dan terverifikasi berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional pada desil 1 sampai dengan desil 4, memiliki Nomor Induk Kependudukan dan kartu keluarga, serta tergabung dalam kelompok beranggotakan paling sedikit lima orang di lingkungan yang sama.
Selama ini pelaku usaha ultra mikro, khususnya perempuan dari keluarga prasejahtera, menanggung bunga pembiayaan berkisar 24 persen per tahun, jauh di atas beban yang ditanggung pelaku usaha berskala besar.
Melalui KPPS, beban tersebut dipangkas menjadi 8 persen flat per tahun. Penurunan suku bunga tersebut diberikan melalui dukungan pemerintah dalam bentuk subsidi bunga/subsidi marjin.
Pinjaman yang disalurkan melalui program ini maksimal sebesar Rp15 juta per kontrak per penerima dengan tenor maksimal 24 bulan.
Maman menyatakan, program ini akan dijalankan pada pekan kedua November 2026 melalui PNM. Ia mengungkapkan, pelaksanaan KPPS awalnya memang meleset dari target awal yang ditetapkan karena dilakukan uji coba terlebih dahulu.
Adapun uji coba dilakukan kepada sekitar 2.000 nasabah untuk kemudian dilakukan evaluasi dan diterapkan pada pekan kedua November 2026 ini.
“Kenapa ini agak mundur dari jadwal awalnya? Karena kan kita mau uji coba lapangan dulu, jadi tidak langsung semuanya kita implementasikan. Jadi kita uji coba lapangan dan alhamdulillah hasil dari uji coba tersebut itu kurang lebih sekitar 2.000-an ibu-ibu nasabah Mekaar, ada beberapa catatan-catatan, alhamdulillah itu sudah kita evaluasi,” pungkasnya.
Maman juga menegaskan bahwa program KPPS ini akan berlaku secara permanen dengan bunga flat 8 persen.
Sementara itu, Direktur BRI Hery Gunardi menyampaikan, PNM yang merupakan anak usaha dari BRI, sudah siap untuk mengimplementasikan program tersebut.
“Siap, siap udah pilot kok. 3 Bulan yang lalu,” tegas Hery.
Hery menjelaskan, suku bunga yang diberikan melalui program KPPS ini sebesar 18 persen dengan subsidi dari pemerintah 10 persen, sehingga debitur hanya akan membayar 8 persen.
“PNM ya itu, suku bunga kreditnya 18 persen. 8 persen dibayar oleh debiturnya, 10 persen subsidi dari pemerintah,” ujar Hery. []
