Berita Golkar – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, AM Nurdin Halid, menghadiri Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Sungai Tangka, Makassar, Senin (17/8/2026) pagi.
Politisi senior Partai Golkar itu tampil mengenakan setelan jas hitam yang dipadukan dengan dasi kuning, warna yang identik dengan partai berlambang pohon beringin tersebut. Nurdin Halid hadir didampingi sang istri, Andi Nurbani, yang mengenakan kebaya merah.
Dalam upacara tersebut, Nurdin menempati kursi VIP A bersama anggota DPD RI Andi Abd Waris Halid dan anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman.
Usai pelaksanaan upacara pengibaran bendera, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman bersama Wakil Gubernur Fatmawati Rusdi menghampiri kursi VIP dan menyalami para tamu undangan.
Nurdin Halid bersama Andi Sudirman dan sejumlah tokoh yang hadir juga menyempatkan diri berfoto bersama seusai upacara.
Kehadiran Nurdin di Makassar cukup menarik perhatian. Pasalnya, tiga hari sebelumnya legislator DPR RI dari Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan II tersebut masih berada di Jakarta.
Nurdin pulang ke Makassar untuk memenuhi undangan menghadiri upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI di Kantor Gubernur Sulsel. Pada Jumat (14/8/2026), Nurdin menghadiri Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Saat itu, Nurdin menyoroti pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait arah kebijakan pemerintah dan dampaknya terhadap masyarakat.
“Pidato kenegaraan Presiden Prabowo menjadi momentum penting bagi DPR untuk melihat sejauh mana arah kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi program yang berdampak langsung kepada masyarakat,” kata Nurdin, dikutip dari Bonepos.
Sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar, Nurdin menegaskan pihaknya akan mengawal kebijakan pemerintah, khususnya sektor yang menjadi ruang lingkup kerja komisinya.
“Dari perspektif Komisi VI, kami tentu akan mengawal kebijakan pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan BUMN, perdagangan, perindustrian, koperasi, dan sektor ekonomi yang menjadi mitra kerja komisi,” ujarnya.
Mantan Ketua Umum Dekopin itu menegaskan, hal terpenting bukan sekadar target dan capaian yang disampaikan pemerintah, tetapi sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.
“DPR memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan program-program strategis pemerintah berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran,” tegasnya.
Nurdin juga memastikan akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat dan pelaku ekonomi di Sulawesi Selatan agar mendapatkan perhatian dalam kebijakan pemerintah pusat.
“Dari Sulsel, tentu kami juga akan terus membawa kepentingan masyarakat dan pelaku ekonomi daerah agar mendapat perhatian dalam kebijakan nasional,” pungkas Nurdin. []
