Berita Golkar – Pengantar
Ketika wajah seseorang dapat dimanipulasi menjadi gambar atau video seksual tanpa persetujuannya, persoalannya bukan lagi sekadar penyalahgunaan teknologi. Ini adalah bentuk kekerasan, perampasan privasi, dan serangan terhadap martabat manusia.
Tantangan Kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI)
Kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) telah membuka peluang besar bagi kemajuan masyarakat. Namun, teknologi yang sama juga menghadirkan ancaman baru, terutama melalui deepfake, yaitu manipulasi gambar, video, atau suara dengan AI sehingga tampak seperti rekaman asli. Teknologi ini dapat disalahgunakan untuk menciptakan konten seksual palsu, memeras korban, merusak reputasi, bahkan membungkam perempuan yang aktif di ruang publik.
Ancaman tersebut bukan persoalan kecil. Laporan UN Women tahun 2025 mencatat bahwa sekitar 38 persen perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan berbasis gender secara daring, sementara 85 persen pernah menyaksikannya. Laporan tersebut juga mengutip temuan bahwa 98 persen video deepfake yang beredar merupakan konten pornografi dan 99 persen individu yang menjadi sasaran konten tersebut adalah perempuan. Angka ini memperlihatkan betapa kuatnya dimensi gender dalam penyalahgunaan teknologi AI.
Risiko terhadap anak juga semakin mengkhawatirkan.
UNICEF pada Februari 2026 mengungkapkan hasil studi di 11 negara yang memperkirakan sedikitnya 1,2 juta anak mengaku foto mereka telah dimanipulasi menjadi gambar seksual eksplisit berbasis deepfake dalam satu tahun terakhir. Ini menegaskan bahwa perlindungan anak di ruang digital harus bergerak lebih cepat daripada perkembangan teknologi yang berpotensi mengeksploitasi mereka.
Kebijakan Indonesia
Dalam konteks tersebut, langkah Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menjadi penting. Pada 10 Januari 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) melakukan pemutusan akses sementara terhadap Grok AI, layanan kecerdasan artifisial yang terintegrasi dengan platform X, menyusul dugaan penyalahgunaan teknologi untuk menghasilkan konten seksual palsu tanpa persetujuan, termasuk dengan memanipulasi foto perempuan dan anak.
Meutya menegaskan bahwa non-consensual sexual deepfake merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, martabat, dan keamanan warga negara di ruang digital. Langkah ini bukan dimaksudkan untuk menghambat inovasi, melainkan menegaskan bahwa setiap teknologi yang beroperasi di Indonesia harus tunduk pada hukum dan bertanggung jawab atas dampaknya terhadap masyarakat.
Keputusan tersebut memiliki dasar hukum yang jelas. Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, khususnya Pasal 9, mewajibkan platform memastikan sistem elektroniknya tidak memuat, memfasilitasi, atau menyebarluaskan konten yang dilarang oleh hukum.
Selain itu, perlindungan korban dapat merujuk pada UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk ketentuan mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik; UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua UU ITE; serta UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Bagi anak, kerangka perlindungan ini diperkuat melalui PP Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS. Regulasi ini menegaskan bahwa penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi anak. Dengan demikian, perlindungan tidak cukup dilakukan setelah korban mengalami kekerasan, tetapi harus dimulai sejak desain dan pengoperasian teknologi.
Menariknya, pemblokiran Grok kemudian dilanjutkan dengan normalisasi akses secara bersyarat pada Februari 2026, setelah X Corp menyampaikan komitmen tertulis untuk memperbaiki sistem dan mematuhi hukum Indonesia. Komdigi menegaskan bahwa normalisasi tersebut tetap berada dalam pengawasan dan evaluasi. Ini menunjukkan bahwa penegakan hukum digital tidak harus berujung pada penutupan permanen, tetapi harus memastikan adanya kepatuhan dan perlindungan yang nyata.
Kasus Grok memberikan pelajaran penting: negara tidak boleh tertinggal dalam menghadapi perkembangan AI. Diperlukan sistem moderasi konten yang kuat, mekanisme pengaduan dan penghapusan konten yang cepat, penindakan terhadap pelaku, serta pemulihan bagi korban. Perusahaan teknologi juga harus menerapkan prinsip safety by design, yaitu menempatkan keselamatan pengguna sebagai bagian dari rancangan teknologi sejak awal, bukan sekadar merespons ketika penyalahgunaan terjadi.
Apresiasi Terhadap Kebijakan Komdigi
Langkah Komdigi patut diapresiasi karena respon Komdigi terhadap Kasus Grok menjadi yang pertama di dunia, menunjukkan komitmen tegas Komdigi pada perlindungan Perempuan dan anak dari dampak negative penyalahgunaan teknologi AI. Hal ini tentu saja tidak mudah karena, dalam hal ini Komdigi telah menunjukkan keberanian negara berhadapan dengan platform teknologi global.
Tidak mudah bagi sebuah negara mengambil tindakan terhadap platform besar yang memiliki pengaruh ekonomi, teknologi, dan jumlah pengguna lintas negara. Langkah Meutya Hafid menunjukkan bahwa Indonesia memiliki posisi untuk menegakkan aturan nasional. Kepentingan bisnis platform tidak boleh ditempatkan di atas keselamatan dan martabat warga negara.
Kedua, kebijakan ini menempatkan perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas kebijakan digital. Selama ini, kekerasan terhadap perempuan sering dipahami dalam konteks rumah tangga, lingkungan kerja, atau ruang publik fisik. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa pemerintah mulai mengakui ruang digital sebagai ruang terjadinya kekerasan yang membutuhkan perlindungan hukum dan intervensi negara.
Ketiga, kasus ini sekali lagi memberikan pesan bahwa inovasi AI harus disertai tanggung jawab. Teknologi tidak boleh hanya dinilai dari kecanggihan dan nilai ekonominya. Perusahaan pengembang AI harus bertanggung jawab terhadap potensi penyalahgunaan produknya. Prinsip ini penting untuk membangun ekosistem AI yang aman dan beretika.
Pada akhirnya, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari kecanggihan teknologi yang mampu kita ciptakan, tetapi juga dari kemampuan negara memastikan bahwa kemajuan tersebut tidak mengorbankan manusia. Sebab, teknologi seharusnya memperluas kebebasan dan kesempatan, bukan menjadi alat baru untuk melakukan kekerasan.
Peluang Strategis Partai Golkar
Bagi Partai Golkar, persoalan ini perlu menjadi bagian dari agenda perjuangan politik yang relevan dengan tantangan zaman. Kita mengetahui bahwa kelompok Perempuan dan anak adalah kelompok yang strategis dalam pemilu. Namun demikian keberpihakan kepada perempuan dan anak tidak cukup diwujudkan melalui peningkatan partisipasi politik, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi. Perlindungan atas tubuh, identitas, privasi, dan martabat mereka di ruang digital juga harus menjadi perhatian serius, membuktikan kuatnya komitmen Partai Golkar untuk melindungi Perempuan dan anak Indonesia.
Langkah Meutya Hafid sebagai kader Partai Golkar memperlihatkan bahwa perlindungan perempuan dan anak dapat diterjemahkan menjadi kebijakan konkret. Berbagai persoalan masyarakat dapat dicarikan solusi dan jika diperlukan dapat menjadi kebijakan konkret yang diinisiasi oleh kader Partai Golkar dimanapun kewenangannya. Ini sekaligus menegaskan kontribusi Partai Golkar dalam memastikan Golkar Bersama Rakyat. []
Oleh: Sekarwati, Tenaga Ahli Menteri Komdigi/Wakil Ketua Steering Committee Rakornas MPO dan Seminar Lokakarya Kecerdasan Artifisial Partai Golkar
